GARUT – Pemerintah Pusat saat ini tengah melakukan suatu kebijakan, yaitu Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 akan mengalami penurunan untuk seluruh provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar, membenarkan bahwa TKD tahun 2026 mendatang akan berkurang, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) di Garut berkurang 400 miliar lebih, serta APBD Garut juga akan turun sekitar 400 hingga 500 miliar.
“Itu untuk dana transfer ke daerah memang berkurang, termasuk DAK ini sekitar 400 miliar lebih, makanya kemungkinan APBD kita ini turun sekitar 400 ataupun 500 miliar,” ujarnya saat dikonfirmasi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut belum lama ini.
Baca Juga:Longsor Terjang Kawasan Gunung Gelap Garut, Sempat Menutup Akses Jalan RayaLongsor di Banjarwangi Berhasil Dipulihkan, Akses Jalan Dilakukan Sistem Buka Tutup
Aris mengatakan, sampai saat ini terkait penurunan TKD masih dalam pembahasan di Banggar (Badan Anggaran), dan perlu waktu untuk dilakukan pembahasan dengan berbagai pihak.
“Masih kita bahas, kita baru dua hari melakukan pembahasan di Banggar, ini masih ada dua minggu ke depan kita akan melakukan pembahasan anggaran,” kata Aris.
Aris menyampaikan juga bahwa akan dilakukan evaluasi terkait sektor mana saja yang akan dipangkas, namun yang jelas sifatnya operasional dan seremonial akan diutamakan untuk dipangkas.
“Nah sektor mana saja mungkin nanti yang akan kita evaluasi. Yang jelas, yang sifatnya operasional dan seremonial ini yang kita utamakan untuk kita pangkas,” sambungnya.
Aris mengungkapkan, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terkait TKD hanya pembahasan anggaran saja, namun akan ditentukan mana saja yang menjadi prioritas Bupati dan berpacu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kalau pengawasan kita, ya lebih ke pembahasan anggaran sekarang, mana saja yang menjadi prioritas pak bupati, dan juga mungkin kita berpacu ataupun terpadu dalam RKPD dengan RPJMD, yang mana disitu kan tertuang visi-visi pabupati, target-target pembangunan, target ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya, berikut kesehatan,” ungkapnya.
Dengan berkurangnya TKD, kata Aris, langkah dari DPRD agar tidak berdampak pada pelayanan publik, bahwa pihaknya akan mengutamakan pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, peningkatan ekonomi, terkahir infrastruktur.