Lebih lanjut Antonius menyebut bahwa perubahan tata kelola mendorong penyerapan pupuk bersubsidi di berbagai daerah di Indonesia. Adapun realisasi penebusan pupuk bersubsidi sampai tanggal 12 Agustus 2025, secara nasional 48 persen dari total alokasi 9,55 juta ton selama setahun.
Untuk Kabupaten Garut mencapai 46,7 persen dari alokasi 108.560. Disampaikannya, dengan jumlah ini alokasi pupuk bersubsidi yang masih tersedia di wilayah ini cukup banyak.
Ia kembali menegaskan, salah satu upaya Pupuk Indonesia Grup siap menjalankan mekanisme baru penyaluran pupuk bersubsidi yaitu dengan menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi atau menjaga stok yang memadai di seluruh lini. Sehingga pasokan aman untuk mendukung produktivitas pertanian nasional.
Baca Juga:Tujuh Warga Binaan Rutan Garut Hirup Udara Bebas di Hari Kemerdekaan ke-80 Republik IndonesiaRutan Garut ikuti Upacara Bendera HUT ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
Pupuk Indonesia pun saat ini telah menyiapkan stok yang sangat cukup untuk mendukung optimalisasi penyerapan pupuk bersubsidi dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian. Secara nasional, stok pupuk bersubsidi mencapai 1.368.538 ton, sehingga petani tidak perlu khawatir pupuknya kurang.
“Kami berharap, semuanya bisa bersama-sama mengoptimalkan alokasi yang ada sehingga produksi pertanian di Garut bisa berjalan dengan baik dan optimal dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujarnya.
Sementara, Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardhy Firdian menyampaikan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas inisiatifnya dalam mensosialisasikan Permentan 15/2025 tersebut di Garut.
Melalui sosialisasi tersebut, menurutnya, seluruh stakeholder pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut bisa memahami regulasi yang mulai diterapkan per tanggal 1 Agustus 2025 tersebut.
“Selama ini banyak sekali dinamikanya di lapangan, sehingga kita semua harus berhati-hati terutama terkait regulasi, termasuk juga beberapa ketentuan yang itu harus sama-sama kita pahami dan taati,” ujar Ardhy.
Ia menambahkan, Garut merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang kegiatan ekonominya mengandalkan sektor pertanian. Sehingga ketersediaan pupuk bersubsidi menjadi sangat vital.
“Ini (perubahan tata kelola) merupakan ikhtiar kita bersama bagaimana cara mewujudkan ketahanan pangan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” katanya.
Baca Juga:Warga Binaan Rutan Garut Ikut Meriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 di Pekan Olahraga dan SeniRutan Garut Ikuti Olahraga Bersama Forkopimda dalam Rangka HUT RI ke-80
Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Hari Rosena memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan dengan tepat sasaran. Pihaknya juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pupuk bersubsidi merupakan upaya Pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.