Polisi diduga sedang mendalami aliran dana dari kasus-kasus korupsi yang ditangani Kejagung sebelumnya.
Meski demikian, Kejagung bersikap hati-hati. Mereka tidak ingin publik terjebak dalam narasi yang belum terbukti, yang bisa merusak citra institusi penegak hukum secara keseluruhan.
“Kami meyakini bahwa setiap proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku,” tambah Anang.
Baca Juga:Kebakaran Beruntun Guncang Garut: Empat Insiden dalam SehariBupati Garut Keluarkan Keputusan Siagakan Daerah Hadapi Ancaman Kekeringan dan Karhutla
Pentingnya Praduga Tak Bersalah di Era Media Sosial
Kasus ini menjadi pengingat betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik. Dalam hitungan jam, satu berita bisa menyebar luas dan memicu tuduhan tanpa dasar yang kuat.
Kejagung menekankan bahwa hanya proses hukum yang transparan dan berbasis bukti yang dapat menyimpulkan seseorang bersalah atau tidak.
Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tetap kritis namun bijak dalam menyikapi informasi. Menunggu hasil resmi dari penyidik Polri menjadi sikap paling tepat saat ini, agar tidak terjadi fitnah yang justru menghambat penegakan hukum itu sendiri.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari Polri maupun konfirmasi langsung dari Febrie Adriansyah. Publik terus memantau perkembangan kasus ini, yang berpotensi menjadi ujian berat bagi kepercayaan publik terhadap lembaga anti-korupsi di Indonesia.(*)