Terima Aksi Demo AMPGB, Yudha Sebut Kebijakan Fiskal Pusat Hambat Optimalisasi Pelayanan Publik Garut

Pemkab dan DPRD Garut terima Aksi demonstrasi dari AMPGB. (Rizka/Radar Garut)
Pemkab dan DPRD Garut terima Aksi demonstrasi dari AMPGB. (Rizka/Radar Garut)
0 Komentar

GARUT – Anggota DPRD Garut, Yudha Puja Turnamwan, merima langsung aksi demonstrasi dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Garut Bersatu (AMPGB), yang membawa 5 isu Nasional dan 10 isu daerah di Kabupaten Garut.

Yudha mengatakan, terkait ketidakakuratan desil maupun DTSEN sebetulnya masyarakat bisa mengusulkan sendiri melalui kanal dari Kemensos, namun tetap keputusan akhir ada di BPS.

“Masyarakat juga bisa mengusulkan lewat cek bansos, kemudian juga lewat agen-agen perbantuan sosial juga bisa lewat portal bansos, tapi tetap keputusan ada di Badan Pusat Statistik (BPS),” ujar Yudha.

Baca Juga:Garut Bidik Tambahan 400 Tempat Tidur, Klinik Utama Rotinsulu Direncanakan Jadi Rumah SakitStatus Tanggap Darurat Kekeringan Berakhir, Pemkab Garut Mulai Petakan Wilayah Terdampak Kemarau Panjang

Terkait isu Nasional tentang kebijakan fiskal pemerintah pusat yang dirasa kurang adil menggerus otonomi daerah, menurut Yudha, dengan kondisi fiskal tersebut membuat Pemkab Garut tidak bisa menghadirkan pelayanan publik secara optimal.

“Saya sampaikan bahwa kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat hari ini membuat pemerintahan daerah tidak bisa menghadirkan pelayanan publik secara optimal, baik perbaikan infrastruktur maupun pelayanan-pelayanan publik yang lainnya, seperti manajemen persampahan,” ucap Yudha.

Sehingga, kata Yudha, ditengah keterbatasan fiskal Garut saat ini pihaknya selaku DPRD Garut secara kelembagaan legislatif berkomitmen akan memperjuangkan seluruh aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat Garut.

“Apa yang menjadi masukan kawan-kawan mahasiswa ini selaku kelompok masyarakat sipil yang intelektual, yang kritis itu akan kita perjuangkan,” lanjutnya.

Ia menambahkan, salah satu poin yang disoroti ialah Bupati Garut sudah berkomitmen akan meningkatkan anggaran manajemen persampahan, yang nantinya akan dibahas dengan jajaran DPRD dan TAPD.

” Walaupun mungkin nanti secara angka maupun programnya apa saja akan kita pertajam di pembahasan antara peranggaran DPRD Garut dengan Bupati dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” tutupnya. (*)

0 Komentar