GARUT – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng 86 rumah sakit di Jawa Barat dan Jakarta melalui Program Sinergitas Pembiayaan Pelayanan Kesehatan. Program ini bertujuan memperluas akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan atau pasien yang biaya pengobatannya tidak ditanggung BPJS Kesehatan.
Dari 86 rumah sakit tersebut, tujuh merupakan rumah sakit milik Pemprov Jabar, sedangkan 79 lainnya terdiri atas rumah sakit rujukan pemerintah pusat, RSUD, dan rumah sakit swasta.
Di Kabupaten Garut, terdapat tiga rumah sakit yang direncanakan masuk dalam kerja sama tersebut, yakni RSUD dr. Slamet Garut, RSUD Malangbong, dan RSUD Pameungpeuk.
Baca Juga:Guru PAUD di Samarang Diajak Kembali Jadi Anak-anak, Belajar Memahami Dunia Lewat Goresan GambarUsai Diselamatkan, Balita Korban Penculikan Bakal Jalani Pemeriksaan Psikologis, Kapolres Khawatir Ada Trauma
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dr. Tri Cahyo Nugroho, mengatakan program yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat tersebut masih dalam tahap awal dan berpotensi diperluas pada tahun mendatang.
“Kemungkinan tahun depan juga akan ditambah. Namanya baru mulai program, biasanya dilihat dulu stabilitasnya seperti apa,” ujarnya saat ditemui di Kantor Dinkes Garut, Rabu (11/11/2026).
Menurut Tri, program tersebut memungkinkan masyarakat Garut memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah bekerja sama dengan Pemprov Jabar, termasuk rumah sakit rujukan di luar daerah.
“Orang Garut yang ke Hasan Sadikin bisa, orang Garut yang ke RS Welas Asih bisa. Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang Cirebon berkunjung ke Garut, ini bisa mengakses,” katanya.
Meski demikian, Tri menegaskan bahwa pembiayaan melalui Program Sinergitas tidak bisa langsung digunakan. Pasien harus terlebih dahulu memanfaatkan sumber pembiayaan yang tersedia, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, maupun program pemerintah daerah.
Di Garut sendiri, pemerintah telah memiliki program Lapad Ruhama untuk membantu pembiayaan kesehatan masyarakat yang memenuhi persyaratan.
“Kalau misalnya desil satu sampai lima bisa Lapad Ruhama, ya pakai Lapad Ruhama dulu, pakai anggaran kabupaten/kota dulu,” jelasnya.
Baca Juga:Kabel Listrik Tambak Udang di Cikelet Garut Raib, Dua Pria Ditangkap Polisi, Kerugian Capai Rp15,6 JutaPMII Garut Ingatkan Seleksi Baznas Jangan Jadi Ajang Bagi-Bagi Jabatan, Kompetensi Harus Diutamakan
Tri menyebutkan, Program Sinergitas ditargetkan mulai berjalan secara bertahap pada November 2026. Namun, pelaksanaannya masih menunggu kesiapan anggaran dan penyelesaian administrasi.
“Setelah itu kita running, tapi yang jelas anggarannya belum masuk. Masuknya di parsial perubahan,” ungkapnya.