GARUT – Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menjalin kerja sama dengan 86 rumah sakit yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Jakarta, guna memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Kerjasama tersebut, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi warga yang belum memiliki jaminan kesehatan maupun pasien yang biaya pengobatannya tidak ditanggung BPJS Kesehatan.
Adapun 86 rumah sakit yang terlibat terdiri dari tujuh rumah sakit milik Pemprov Jabar dan 79 rumah sakit lainnya, meliputi rumah sakit rujukan pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah (RSUD), serta sejumlah rumah sakit swasta.
Baca Juga:MUI Garut Gencarkan Edukasi ke Sekolah, Soroti Fenomena LGBT dan Peredaran TramadolDamkar Garut Ingatkan Potensi Kebakaran di TPA Pasir Bajing, Gas Metana Jadi Ancaman
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Garut, Dr.Tri Cahyo Nugroho, mengatakan setiap daerah memiliki anggaran masing-masing, serta program ini merupakan inisasi dari Gubernur Jabar namun belum seluruh rumah sakit.
Menurutnya, untuk di Garut ada tiga Rumah sakit pemerintah yang akan kerjasama untuk program ini, seperti RSUD Dr.Slamet Garut, RSUD Malangbong, dan RSUD Pameungpeuk.
“Kemungkinan tahun depan juga akan ditambah, namanya baru mulai program biasanya suka stabilitasnya seperti apa,” ujarnya saat dikonfirmasi di Kantor Dinkes Garut, Rabu, 11 November 2026.
Ia mengatakan, Garut sendiri memiliki anggaran untuk diluar BPJS seperti Lapad Ruhama, namun Lapad Ruhama sendiri hanya berlaku untuk di Garut.
Sedangkan, program kerjasama ini berlaku diwilayah se Jawa Barat, artinya orang Garut bisa ke RS Hasan Sadikin Bandung, begitupun sebaliknya.
“Kalau ini masyarakat Jawa Barat orang Garut yang ke Hasan Sadikin bisa, orang garut yang ke RS Welas Asih bisa, dan juga sebaliknya kalau ada orang yang Cirebon berkunjung ke Garut ini bisa mengakse,” katanya.
Dr.Tri mengatakan, korban kekerasan atau bunuh diri yang secara disengaja biasanya tidak ditanggung oleh BPJS, sehingga pemerintah daerah kebingungan akan hal tersebut, dan membuat rumah sakit akhirnya rugi.
Baca Juga:Baznas RI Wawancarai 10 Calon Pimpinan Baznas Garut, Lima Nama Akan Direkomendasikan ke BupatiBupati Garut Siapkan Bonus Rp50 Juta untuk Peraih Medali Emas di Ajang Porprov Jabar 2026
Ia menjelaskan, pembiayaan dalam program ini harus mengikuti regulasi dulu, dari mulai memakai biaya BPJS kesehatan dulu, lalu BPJS ketenagakerjaan jika kecelakaan ditempat kerja, lalu klaim jasa raharja jika kecelakaan dijalan.