RADARGARUT– Ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi kini dihadapkan pada realitas fiskal yang menantang.
Berdasarkan pemetaan dan perhitungan awal dari DPR RI, program ambisius tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran jumbo mencapai Rp302 triliun per tahun. Namun, sebagai langkah awal, parlemen baru menyetujui alokasi dana sebesar Rp5 triliun untuk proyek percontohan (pilot project).
​Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan rincian estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan janji besar tersebut. Menurut perhitungan sementara, alokasi dana untuk menggratiskan pendidikan dasar hingga menengah mulai dari SD, SMP, hingga SMA—memerlukan biaya sekitar Rp210 triliun.
Baca Juga:ABK Kapal Rombongan 5 Jurnalis Hilang Kontak Ditemukan Berjarak 340 KmPuluhan Ribu Buruh Turun ke Jalan Tegaskan Aksi Damai Tanpa Muatan Politik
Sementara itu, untuk membebaskan biaya kuliah di jenjang perguruan tinggi, pemerintah diperkirakan harus menyiapkan dana tambahan sebesar Rp92 triliun.
​”Hitungan sementara dibutuhkan sekitar Rp210 triliun untuk SD, SMP, dan SMA, kemudian perguruan tinggi sekitar Rp92 triliun. Artinya total kebutuhan anggaran mencapai hampir Rp302 triliun,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Jakarta.
​Tahap Awal: Pilot Project Rp5 Triliun di Wilayah 3T
Melihat besarnya dana yang dibutuhkan, pemerintah dan DPR sepakat untuk menerapkan kebijakan ini secara bertahap. Langkah awal akan dimulai melalui pilot project yang difokuskan pada tingkat SD dan SMP. Untuk menopang tahap uji coba ini, Banggar DPR RI menyetujui anggaran awal sebesar Rp5 triliun.
​Said menjelaskan bahwa dana Rp5 triliun tersebut tidak akan disebar secara merata di seluruh Indonesia. Rekomendasi utama dari Banggar DPR adalah memprioritaskan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Wilayah-wilayah ini dinilai paling membutuhkan intervensi negara untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
​”Di Badan Anggaran, untuk jenjang SD dan SMP baru kami anggarkan Rp5 triliun. Rekomendasi dari Banggar, dana ini diprioritaskan untuk daerah 3T,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
​Komitmen Penuh Ditargetkan Berjalan pada 2028
Meski alokasi anggaran saat ini masih jauh dari total kebutuhan, Said menegaskan bahwa komitmen politik untuk mewujudkan pendidikan gratis secara menyeluruh tetap berjalan. Penerapan secara penuh yang mencakup jenjang SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi ditargetkan baru dapat terwujud secara matang pada tahun 2028.