Terkait banyaknya bangunan KDKMP di luar Garut yang posisinya berada di tengah hutan atau bahkan jauh dari pemukiman masyarakat, menurutnya akan ada pilar tertentu yang akan terus mengawal, dikarenakan KDKMP program strategis nasional.
“Pada pemberangkatan awal itu kan dari pusat dengan program strategis nasional, diminta untuk semua komunikasi dan koordinasi,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, bahwa hingga sekarang masih ada beberapa desa/kelurahan yang belum memiliki lahan untuk pembangunan KDKMP, sehingga pembangunannya terhambat.
Baca Juga:Jumlah PJU di Garut Masih Jauh dari Kata IdealEvaluasi DTSEN dan BPJS PBI, Pemkab Garut Soroti Akurasi Data Kemiskinan hingga Beban Anggaran
“Pertama kan proses pembangunannya terhambat, yang lebih dominan di kita adalah ada beberapa desa dan kelurahan yang tidak memiliki lahan untuk dibangunnya KDMP,” jelasnya.
Nurdin menambahkan, pembangunan KDKMP pun sangat bisa memakai lahan carik kas desa namun ketika sudah dibangun itu akan diserahkan ke Desa, dan pengurus koperasi yang akan menyewa kepada desa jika itu tanah carik desa.
Namun, berbeda ketika tanah yang dipakai itu milik pemerintah daerah, maka ada dua pendekatan yang harus dilakukan oleh pengurus.
“Pendekatan pertama itu berarti sewanya ke pemerintah yang punya lahan tanah. Yang kedua adalah yang punya bangunan yaitu ke desa atau kelurahan, melalui pendekatan appraisal yang menentukan,” tutupnya. (*)