GARUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mulai mengupayakan pembahasan terkait kekosongan sejumlah jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
Penanganan persoalan tersebut akan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memperoleh kejelasan mengenai data serta langkah pengisian jabatan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Satria Budi, mengatakan hingga saat ini belum ada arahan khusus dari pimpinan terkait rencana pengisian jabatan-jabatan yang kosong tersebut.
Baca Juga:Program Satu Desa Satu Sarjana Garut Disorot, Pemdes Haurpanggung Minta Kepastian Kuliah Gratis Hingga LulusBPBD Garut Petakan 9 Kecamatan Rawan Banjir dan Longsor, Warga Diminta Waspada
Meski begitu, pihaknya berencana segera melakukan koordinasi dengan BKD untuk membahas kondisi kepegawaian, termasuk menginventarisasi jabatan yang belum terisi.
“Belum ada pembahasan ke arah sana. Belum ada arahan dari pimpinan, tetapi kita akan coba koordinasikan dengan BKD hari ini supaya ada kejelasan,” ujar Satria Budi, Senin 9 November 2026.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi sementara, data mengenai jabatan yang kosong sebenarnya sudah tersedia di BKD. Namun, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menentukan langkah penanganannya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah adanya sejumlah pejabat yang saat ini merangkap jabatan.
Bahkan, terdapat posisi camat yang juga harus menjalankan tugas tambahan karena belum terisinya jabatan tertentu.
Menurut Satria, kondisi tersebut perlu dikaji terlebih dahulu agar penanganannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan tidak mengganggu jalannya pelayanan pemerintahan.
“Nanti kita kaji, ada jabatan-jabatan yang merangkap sekarang. Seperti camat ada yang merangkap. Kita coba komunikasikan untuk pengkajian seperti apa, kemudian hasilnya akan kita sampaikan kepada pimpinan,” jelasnya.
Baca Juga:Rumah Permanen Warga Cibatu Garut Ludes Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp80 JutaPemkab Garut Rancang City Branding, Pariwisata Jadi Arah Pembangunan Daerah
Terkait kemungkinan pengisian jabatan dilakukan dalam waktu dekat, Satria belum dapat memastikan jadwal pelaksanaannya.
Keputusan mengenai hal tersebut masih menunggu hasil koordinasi dan arahan pimpinan daerah.
Ia menambahkan, untuk sementara waktu, pejabat yang mendapat tugas rangkap tetap menjalankan tanggung jawabnya.
Pemerintah daerah akan melihat terlebih dahulu apakah kondisi tersebut berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
“Untuk sementara mungkin ada yang mengganggu, ada yang tidak mengganggu. Nanti kita lihat dan kaji terlebih dahulu,” pungkasnya. (Ale)