Kendati ada koreksi, angka psikologis harga minyak yang tetap tinggi ini secara langsung menekan negara-negara importir minyak neto (net oil importer) seperti Indonesia.
Tantangan Fiskal Dalam Negeri dan Kebijakan Baru
Tidak hanya dari luar negeri, sentimen dari dalam negeri juga turut memberikan andil terhadap keraguan pasar.
Investor dan pelaku pasar saat ini tengah mencermati arah kebijakan ekonomi dan fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga:Pemerintah Arab Berangkatkan 42 WNI Haji Gratis Tanpa AntriLink dan Cara Beli Tiket Pre-sale Konser West Life 25th Tour Anniversary
Pidato-pidato awal dari kepala negara terus dianalisis secara mendalam untuk melihat bagaimana strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi makro ke depan.
Kondisi fiskal pemerintah saat ini dinilai cukup rentan terhadap guncangan eksternal, terutama yang berkaitan dengan geopolitik global, harga energi, serta beban subsidi dan insentif yang digelontorkan demi menjaga daya beli masyarakat di akar rumput.
Rully Nova menambahkan bahwa tantangan struktural terbesar Indonesia terletak pada sektor pendapatan negara.
“Pidato Presiden masih harus dicermati lebih mendalam terkait kesesuaiannya dengan kondisi fiskal yang saat ini cenderung rapuh. Tantangan nyata kita adalah rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia yang secara historis masih sulit beranjak naik di atas angka 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” pungkasnya.
Rendahnya tax ratio ini membatasi ruang manuver pemerintah dalam menyerap dampak eksternal (shock absorber). Ketika harga komoditas seperti minyak bumi melonjak, beban subsidi APBN otomatis membengkak.
Jika tidak diimbangi dengan pendapatan negara yang kuat, defisit anggaran berisiko melebar, yang pada akhirnya dapat memicu arus keluar modal asing (capital outflow) dan memperlemah nilai tukar rupiah secara lebih dalam.
Pelaku pasar kini menanti langkah konkret reformasi perpajakan dan efisiensi belanja negara demi memberikan sentimen positif bagi stabilitas mata uang nasional.(*)