GARUT – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Garut terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka optimalisasi tugas pengamanan dan peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan.
Hal tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Lapas Garut dengan Aparat Penegak Hukum (APH) serta Dinas terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, yang dilaksanakan pada Kamis, 29 Januari 2026, bertempat di Kantor Imigrasi Non TPI Garut.
Penandatanganan PKS ini melibatkan APH yang terdiri dari Polres Garut, Kodim 0611/Garut, dan BNNK Garut, serta perangkat daerah Kabupaten Garut, yakni Dinas Lingkungan Hidup (PKS tentang penerapan ECO Office), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (penanggulangan bencana kebakaran di Lapas Garut), BPBD Kabupaten Garut (PKS tentang Tanggap Bencana), serta Satpol PP Garut terkait optimalisasi tugas pengamanan melalui keikutsertaan dalam apel pengamanan dan kegiatan razia blok hunian Lapas Garut.
Baca Juga:Nilai Appraisal Tak Sesuai, Pemkab Garut Kesulitan Siapkan Lahan Pembangunan Sekolah Rakyat Tahun 2026Pemkab Garut Prioritaskan Perbaikan Jalan Jalur Selatan, Ajukan Rp79 Miliar ke Pemerintah Pusat
Kegiatan ini dirangkaikan dengan peresmian Kantor Imigrasi Non TPI Garut, dan turut dihadiri serta disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Asep Kurnia, Bupati Garut Abdusy Syakur, Wakil Bupati Garut Putri Karlina, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Kusnali, serta para pimpinan dan komandan APH dan kepala dinas terkait di lingkungan Pemda Garut.
Kepala Lapas Garut, Rusdedy, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan Lapas yang aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan keamanan maupun bencana.
“Penandatanganan PKS ini merupakan bentuk komitmen nyata kami untuk memperkuat pengamanan Lapas Garut melalui kolaborasi dengan APH dan Pemda. Sinergi ini sejalan dengan arah kebijakan Kemenimipas dalam menciptakan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan berkelanjutan,” ujar Rusdedy.
Sementara itu, Sekjen Kemenimipas Asep Kurnia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
“Lapas tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi dengan APH dan pemerintah daerah merupakan bagian dari implementasi 15 Program Aksi Kemenimipas, khususnya dalam penguatan pengamanan, pencegahan gangguan kamtib, mitigasi bencana, serta pembangunan tata kelola pemasyarakatan yang modern dan humanis,” tegasnya.