“Terus ada kebijakan harus masuk ke sini, otomatis ini memberikan solusi yang tidak baik untuk kami, omzet menurun sekitar 70 persen lah ada,” ucapnya.
“Kalau bisa mah ada jembatan antara pemerintah dengan para PKL, terus gak ada iniyang kesini gitu, kan seharusnya kalau kebijakan mereka sudah memasukkan kesini, otomatis beberapa bulan kontrol kesini bagaimana, terus tanya para pedagang pendapatnya gimana, bagaimana reaksinya, bagaimana kejual tidaknya, kan ini tidak ada. Jadi seolah-olah diacuhkan, jadi kita merasa dirugikan sekali,” jelasnya.
“Jadi ini teh dilema ya. kalau tidak setuju bagaimana, kalau setuju bagaimana, jadi dicoba oleh pengurus pasar baru, tapi ternyata hasilnya seperti ini gitu, terus seharusnya pemerintahnya harus memberikan solusi yang terbaik buat kami gitu,” tambahnya.
Baca Juga:Tabloid Nyata vs Jawa Pos, Sengketa Kepemilikan Memanas di PN SurabayaPendapatan Warga Garut Cuma Rp 26 Juta Per Tahun, Jauh di Bawah PDRB Jawa Barat
Menanggapi keluhan pedagang, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, mengatakan kondisi sepinya pasar tidak hanya terjadi di Pasar Baru, melainkan di banyak tempat akibat rendahnya daya beli masyarakat. Pemkab Garut, kata Nurdin, akan terus berupaya memulihkan ekonomi masyarakat melalui rapat inflasi rutin bersama Kementerian Perdagangan RI.
“Ya itulah kenyataan yang kita hadapi hari ini, hampir semua, lokasi kita hampir semua para pedagang itu mengalami rasa yang sama hari ini karena mungkin rendahnya daya beli. Oleh sebab itu ya, ini kenyataannya kita tidak bisa dipungkiri ya, kenyataannya seperti yang banyak keluhan, tidak hanya di Pasar Baru, di tempat-tempat lain juga. Ya mudah-mudahan kita berharap lah, nanti akan ada pemulihan ekonomi, makanya kan setiap minggu kita adakan rapat inflasi oleh kementerian,” jelasnya.
“Ya kan dengan pedagang itu solusi bersama itu kan sudah dilakukan juga oleh teman-teman baik indag maupun koperasi, lakukan coba komunikasi terus, Itu kan bermaksud untuk menyadap seperti apa yang dirasakan oleh mereka kita coba komunikasi, misalkan di lingkup ini aja kita informasikan skemanya seperti apa, sehingga jangan terkonotasi seolah-olah membunuh ekonomi mereka,” pungkasnya. (rizka)