JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke pelatihan militer tidak melanggar standar hak asasi manusia.
Menurut Pigai, pendidikan militer yang diberikan kepada para siswa tersebut bukan termasuk corporal punishment (hukuman fisik), melainkan bagian dari upaya pembentukan karakter, mental, dan tanggung jawab.
“Apa yang dilakukan Pemda Jabar tersebut bukan merupakan Corporal Punishment tetapi bagian dari pembentukan karakter, mental dan tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standard Hak Asasi Manusia,” ungkap Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 5 Mei 2025, dikutip dari Disway (Grup Radar Garut).
Baca Juga:DPC PDIP Garut Mantapkan Konsolidasi Jelang Kongres, Keputusan Bulat Mendukung Megawati SoekarnoputriMasjid Anajah Cibatu Terbengkalai, Dipenuhi Semak Liar
Ia menjelaskan, corporal punishment adalah penggunaan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan pada anak sebagai bentuk hukuman atau disiplin.
“Bentuknya bisa macam-macam seperti memukul, menampar, atau menggunakan benda keras untuk memukul anak,” paparnya.
Pigai juga mengingatkan bahwa praktik hukuman fisik sangat kontroversial karena dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental anak. Namun, ia memastikan bahwa apa yang dilakukan Pemda Jawa Barat tidak termasuk ke dalam kategori ini.
“Terkait hal ini pun masih dalam perdebatan, tapi yang dilakukan oleh Pemda Jabar tentu bukan ini,” jelas Pigai.
Pigai menegaskan bahwa sepanjang proses pendidikannya menyangkut pembinaan mental, karakter, dan nilai maka hal tersebut sesuai dengan prinsip dan standar HAM.
Sebagai informasi, program pelatihan militer bagi siswa bermasalah di Jawa Barat telah dimulai sejak 2 Mei 2025. Program ini menyasar siswa dengan perilaku bermasalah, mulai dari pelaku tawuran, peminum minuman keras, hingga pecandu permainan daring seperti Mobile Legends.