GARUT – Penyampaian pandangan umum Fraksi dalam Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun Sidang 2026 yang membahas Raperda APBD 2027, 26 Raperda Prakarsa Pemda Garut, dan 1 Raperda Prakarsa DPRD tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Garut berlangsung cukup alot.
Pasalnya, penyampaian pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan yang berlangsung hingga tiga jam tersebut sempat diminta atau ditawarkan untuk dihentikan oleh fraksi lain, sehingga menjadi perhatian dalam jalannya rapat paripurna.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Garut, Dadan Wandiansyah, mengatakan pandangan umum yang disampaikannya itu atas dasar seluruh kinerja eksekutif melalui setiap SKPD.
Baca Juga:Dulu Dihantui Premanisme dan Pungli, Pantai Santolo Kini Jadi Penyumbang PAD Garut Tertinggi Tembus 168 PersenHadapi Musim Hujan, PUPR Garut Petakan Titik Rawan Longsor dan 8 Alat Berat Disiagakan
Menurutnya, pandangan umum fraksi jangan dinilai sebagai penilaian sepihak yang negatif, namun sebuah hak konstitusi DPRD dalam penyampaian secara kepartaian.
“Tapi pandangan umum itu betul-betul hak konstitusi DPRD untuk menyampaikan pandangan secara kepartaian setelah melihat secara regulasi,” ujarnya saat diwawancarai diruangan Fraksi, Jumat 13 November 2026 malam hari.
Ia menyebutkan, bahwa informasi yang didapat seperti masukan dari masyarakat, dari hasil reses, hasil penelaahan itu bisa dituangkan dalam pandangan Fraksi.
Dadan menejelaskan, pandangan umum itu hal yang wajar untuk DPRD menyampaikan koreksi, saran, bahkan apresiasi kepada seluruh SKPD.
Menurutnya, pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan bukan untuk menyerang eksekutif atau SKPD secara personal, melainkan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja Pemkab Garut demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau dinas yang sudah bagus, kita sampaikan. Program yang sudah dijalankan dengan bagus, kita apresiasi. Yang belum, yang tidak lengkap, diminta datanya untuk apa? Untuk memperbaiki nanti kerja-kerja pemerintah Kabupaten Garut dan mereka memberikan pelayanan terhadap masyarakat,” jelasnya.
Dadan menegaskan, bahwa kinerja DPRD sendiri bukan sebagai teknis tapi berbicara diranah kebijakan-kebijakan, sehingga hal wajar untuk mempertanyakan progres program yang dilaksanakan oleh eksekutif.
Baca Juga:Tiga RSUD Masuk Program Sinergitas, Warga Garut Bisa Berobat ke 86 Rumah Sakit Lewat Program Pemprov JabarAngin Kencang Berpotensi Picu Pohon Tumbang Saat Cuaca Ekstrem, BPBD Garut Koordinasikan dengan DLH
“Dinas ini apa sih kekurangannya, apa sih programnya, terus ditanya outputnya mau dibawa kemana, capaiannya seperti apa, terus solusinya itu bagaimana itu kan kita pertanyakan, solusi juga kita sodorkan, ini harusnya harus ada ini, harus ada ini, itu kan keingin-keingin ideal,” tegasnya.