GARUT – Sekretaris Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Garut, Rizki Zidan, meminta agar penentuan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut periode 2026–2031 dilakukan secara profesional dan terbebas dari intervensi kepentingan kelompok maupun lingkaran kekuasaan.
Zidan mengingatkan agar kursi pimpinan Baznas tidak dijadikan ajang bagi-bagi jabatan berdasarkan kedekatan dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), maupun hubungan keluarga dengan Bupati dan Wakil Bupati Garut.
Menurutnya, lembaga yang mengemban amanah mengelola dana umat tersebut harus dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi, integritas, kapasitas manajerial, serta pemahaman terhadap tata kelola zakat.
Baca Juga:Peringati Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Rutan Garut Salurkan Air Bersih dan Sembako untuk Warga12 Pemuda Bersenjata Tajam, Puluhan Botol Miras, dan Knalpot Brong Diamankan Polisi
“Kami mengingatkan agar pemilihan pimpinan Baznas Garut jangan sampai menjadi ajang bagi-bagi jabatan atau sekadar mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Jangan karena dekat dengan ormas tertentu, keluarga Bupati ataupun Wakil Bupati, kemudian seseorang mendapat karpet merah untuk menduduki jabatan. Yang harus menjadi ukuran adalah kompetensi, integritas, dan kapasitasnya,” ujar Zidan.
Ia menilai, proses seleksi pimpinan Baznas harus mendapatkan perhatian publik mengingat lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab besar dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari masyarakat.
Karena itu, Zidan meminta agar seluruh tahapan penentuan pimpinan Baznas dilaksanakan secara transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini lembaga pengelola dana umat, bukan lembaga milik keluarga pejabat atau kelompok organisasi tertentu. Jangan sampai kepentingan umat dikorbankan hanya untuk mengakomodasi kepentingan segelintir elite. Kami ingin pimpinan Baznas terpilih karena kemampuannya, bukan karena siapa yang berada di belakangnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Zidan mengatakan bahwa setiap organisasi kemasyarakatan maupun individu memiliki hak untuk memberikan dukungan terhadap calon pimpinan Baznas. Namun, dukungan tersebut tidak boleh berubah menjadi intervensi yang dapat mengganggu independensi proses penentuan pimpinan.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menjadikan hubungan kedekatan personal maupun kepentingan kelompok sebagai pertimbangan dalam menentukan figur yang akan memimpin Baznas.
“Kalau ada calon yang memang memiliki kapasitas dan rekam jejak yang baik, silakan dinilai secara objektif. Tetapi jangan sampai ada pihak yang merasa memiliki hak istimewa hanya karena dekat dengan pusat kekuasaan. Baznas tidak boleh menjadi tempat menitipkan kepentingan,” katanya.