“Kalau ada persoalan dokumen kependudukan, misalnya belum online atau datanya belum padan, segera diselesaikan. Bisa dilakukan perekaman atau pemadanan data. Ini ikhtiar bersama, tidak perlu saling menyalahkan,” ucapnya.
Di sisi lain, Yuda menyebutkan anggaran yang berkaitan dengan program bantuan dan pelayanan masyarakat miskin perlu mendapat pengawasan agar penggunaannya tepat sasaran.
Ia menyebutkan anggaran tahun 2026 sekitar Rp35 miliar setelah adanya penambahan anggaran Rp5 miliar.
Baca Juga:Polres Garut dan Bulog Awasi Ketat Penyaluran Beras Bantuan Pemerintah Bagi 437 Ribu KPMBuntut Kasus Perundungan Siswi MTs, DPPKBP3A Garut Gencar Sosialisasi ke Sekolah dan Pesantren
“Harapan kita untuk tahun 2027 anggarannya bisa tetap atau bertambah, tetapi yang paling penting penggunaannya tepat sasaran,” pungkasnya. (Ale)