Polisi sendiri pernah membongkar praktik serupa, di mana imbalan mulai dari Rp62 ribu hingga Rp200 ribu diberikan kepada peserta, termasuk anak-anak dan dewasa, untuk ikut demonstrasi tertentu.
Di aksi 27 Februari 2026 ini, tuduhan serupa langsung dilontarkan mahasiswa kepada kelompok tandingan.
Mereka menilai kehadiran massa pro-polisi yang tiba-tiba itu tidak wajar, apalagi di tengah isu sensitif kekerasan aparat yang sedang memanas.
Baca Juga:Wakil Bupati Garut Salurkan Santunan kepada Anak Yatim di Pesantren SukaweningRamalan Zodiak Pisces Musim Pisces 2026: Bulan Penuh Transformasi, Cinta, dan Manifestasi Diri
Bagi para demonstran mahasiswa, kehadiran kelompok tersebut dianggap sebagai upaya mengaburkan pesan utama aksi, bahkan memancing kerusuhan agar demonstrasi dicap anarkis.
Di sisi lain, keberadaan “masa bayaran” mencerminkan kompleksitas dinamika demonstrasi di Indonesia. Tidak jarang, pihak-pihak tertentu baik dari elemen kekuasaan, oposisi, maupun aktor non-negara, memanfaatkan massa untuk menciptakan narasi tandingan.
Hal ini melemahkan legitimasi aksi yang murni dari mahasiswa atau elemen masyarakat sipil yang menyuarakan isu substantif.
Meski demikian, aksi mahasiswa UI kali ini tetap mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena fokus pada tuntutan konkret pada reformasi Polri, penegakan hukum yang adil, dan penghentian impunitas oknum aparat.
Mahasiswa menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan soal bayaran, melainkan nurani dan masa depan bangsa.
Fenomena masa bayaran di demo depan Mabes Polri ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap aksi besar, selalu ada potensi manipulasi.
Namun, semangat kritis mahasiswa yang langsung mengidentifikasi dan mengusir kelompok tersebut menunjukkan bahwa generasi muda tidak mudah ditipu. Di tengah tantangan tersebut, suara mahasiswa tetap bergema keadilan harus ditegakkan, tanpa kompromi.
Baca Juga:BRIN Siap Fasilitasi Garut Lahirkan Startup Unggulan: Dorong Ekonomi KreatifGarut Perkuat Daya Saing Daerah Melalui Kolaborasi Riset dengan BRIN
Aksi semacam ini diharapkan tidak berhenti pada satu titik. Reformasi Polri yang sesungguhnya membutuhkan tekanan berkelanjutan dari masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai garda terdepan perubahan.
Semoga insiden ini menjadi catatan sejarah kecil yang justru memperkuat integritas perjuangan mahasiswa Indonesia. (*)