Data Bappeda, Masih Banyak Lansia di Garut Belum Punya Dokumen Kependudukan

Agus Dinar, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Garut.
Agus Dinar, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Garut.
0 Komentar

GARUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, menyelenggarakan pertemuan multisektor guna menguatkan pelayanan bagi lansia terintegrasi. Pertemuan ini menjadi langkah awal bagi Garut yang ditunjuk sebagai salah satu fokus Layanan Lanjut Usia Terintegrasi (LLT) oleh Pemerintah Pusat.

Acara yang diinisiasi oleh Pimpinan Daerah (PD) Aisyiyah Kabupaten Garut itu, berlangsung di aula kantor Bappeda, Jalan Patriot, Tarogong Kidul, Senin (25/8).

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Garut, Agus Dinar, menyampaikan, bahwa tujuan diadakanya acara tersebut sebagai cita-cita Bupati terkait dengan Garut Hebat yang berkelanjutan yang tertuang dalam visi misi Kabupaten Garut.

Baca Juga:Disperindag Garut Targetkan Revitalisasi Pasar Guntur Berjalan Tepat WaktuStatus Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Garut hingga Akhir Agustus, Camat Diminta Waspada

“Pemerintah daerah ingin membangun sumber daya manusia dan memberikan pelayanan yang inklusif, khususnya bagi para lansia yang sering kali dianggap terpinggirkan, ” Ujar Agus Dinar, usai kegiatan.

​”Kita ingin mendorong lansia bisa mampu mendapatkan akses layanan, lansia mampu mandiri, lansia mandiri dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, terus juga kemandirian ekonomi,” tambahnya.

Agus Dinar mengungkapkan, saat ini ada beberapa temuan krusial bahwa masih banyak lansia di Kabupaten Garut yang belum memiliki dokumen kependudukan,.

“Banyak lansia yang dokumen kependudukannya saja belum memiliki, bagaimana dia mendapatkan bantuan dan perhatian kalau ternyata dokumen kependudukannya juga banyak yang belum memiliki,” ungkapnya.

Mengingat populasi lansia yang semakin bertambah, menurutnya, kegiatan ini menjadi penting untuk dilaksanakan guna membantu para lansia untuk mendapatkan berbagai macam pelayanan.

“Tentunya LLT ini bisa terselenggara, bisa berjalan juga terutama layanan layanan yang dipastikan bisa dirasakan langsung oleh para lansia, seperti apa yang saya katakan tadi bahwa masih banyak lansia yang tidak memiliki dokumen kependudukan, sehingga melalui LLT ini hal-hal itu mungkin juga bisa lebih ter perhatikan dan juga terfasilitasi juga,” katanya.

Agus Dinar mengutip data Bappenas yang mengelompokkan angka lansia mulai dari usia 60 tahun. Pada tahun 2024, populasi lansia di atas 60 tahun di Indonesia mencapai lebih dari 12 persen. Sementara itu, di Kabupaten Garut sendiri, populasi penduduk berusia 64 tahun ke atas mencapai lebih dari 6,8 persen dari total populasi.

0 Komentar