Prevalensi TBC di Garut Sangat Tinggi, Bupati Diminta Maksimalkan Dukungan Pendanaan

Yudha Puja Turnawan, Anggota DPRD Garut Fraksi PDI Perjuangan
Yudha Puja Turnawan, Anggota DPRD Garut Fraksi PDI Perjuangan
0 Komentar

GARUT – Tingginya prevalensi tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Garut menjadi perhatian serius dari Anggota DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan.

Berdasarkan angka yang disampaikannya, prevalensi TBC di Garut mencapai 200 orang per 100.000 penduduk. Angka tersebut jauh melampaui batas maksimal yang menjadi target nasional, yakni 65 orang per 100.000 penduduk.

Melihat kondisi tersebut, Yudha meminta Bupati Garut memaksimalkan dukungan pendanaan untuk memperkuat upaya penanggulangan penyakit menular, khususnya TBC.

Baca Juga:Dua Orang Jadi Korban, Getaran Alat Berat Picu Tembok Ambruk di Jalan Garut – BayongbongDua Warga Terdampak Rumah Ambruk di Cibiuk, Pemkab Garut Siapkan Bantuan Material

Ia menilai, dukungan anggaran perlu diperluas, tidak hanya untuk program pemerintah, tetapi juga bagi organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat yang selama ini aktif dalam penanggulangan TBC, HIV/AIDS, dan malaria.

“Nah ini perlu diketahui tuberkolosis misalnya kita itu prevalensinya 200 orang per 100.000 penduduk berarti ada 60.000 penderita TBC yang sebagiannya mangkir dari pengobatan,” ujarnya saat menghadiri lokakarya di Hotel Sabda Alam, Senin (16/11/2026).

Yudha mengatakan, dirinya menghadiri kegiatan tersebut mewakili Komisi IV DPRD Kabupaten Garut. Lokakarya itu membahas penguatan perencanaan dan penganggaran untuk implementasi social contracting dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, tuberkulosis, serta malaria.

“Saya mewakili komisi 4 DPRD Garut menghadiri acara loka karya penguatan perencanaan penganggaran untuk implementasi social contracting untuk penanggulangan atau pencegahan pengendalian HIV AIDS, tuberculosis dan malaria,” ujar Yudha.

Menurutnya, lokakarya tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pendanaan daerah agar penanggulangan penyakit menular tidak terus bergantung pada bantuan hibah internasional melalui The Global Fund.

“Tentu ini merupakan bagian dari upaya bagaimana memperkuat penganggaran di daerah juga tidak mengandalkan the global fund dana hibah dari lembaga asing ya yang memang dari tahun ke tahun semakin menurun,” katanya.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sejumlah kabupaten/kota, termasuk unsur DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, serta Dinas Kesehatan.

Baca Juga:Honor Guru Non-ASN Madrasah Garut Masih Dibawah Rp500 Ribu, Kemenag Usulkan Tambahan Insentif ke PusatPAD Situ Bagendit Rendah, Komisi III DPRD Garut Soroti Buruknya Pelayanan, Kebersihan, dan Minimnya Wahana

Keterlibatan lintas sektor tersebut dinilai penting untuk membangun sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Melalui skema social contracting, organisasi masyarakat sipil diharapkan memperoleh ruang dan dukungan pendanaan untuk terlibat langsung dalam program penanggulangan penyakit menular.

0 Komentar