GARUT – Kesejahteraan guru non-ASN di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Garut masih menjadi perhatian yang serius.
Menyikapi kondisi tersebut, Kemenag Garut telah mengusulkan tambahan insentif bagi guru non-ASN ke Kemenag Pusat sebagai bentuk upaya mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya mendapatkan tunjangan profesi (TPG). Namun, realisasi penambahan insentif tersebut masih menunggu keputusan dari Kemenag Pusat.
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kemenag Kabupaten Garut, H.Surya Mulyana, mengatakan terkait insentif para Guru Non Asn bisa dilakukan pengecekan mandiri melalui Web Emis GTK di tiap-tiap madrasah.
Baca Juga:161 Hektare Sawah di Garut Kembali Pulih dari Kekeringan, Petani Berpeluang PanenBupati Garut Lepas 46 Atlet ke Peparda Jabar 2026, NPCI Bidik 10 Besar Cabor Bulutangkis Jadi Andalan
Menurutnya, pengajuan insentif tersebut dilakukan oleh Guru melalui akun web masing-masing, dilanjutkan persetujuan oleh Kemenag Garut berdasarkan beberapa kriteria.
“Usulan dari guru tersebut kami setujui berdasarkan kriteria, Satu belum bersertifikasi atau belum lulus sertifikasi. Kedua, usianya di bawah dari 60 tahun, kan guru 60 tahun sudah pensiun. yang ketiga mempunyai kualifikasi pendidikan S1 baik guru dan tenaga kependidikan,” ujarnya saat diwawancarai di Kantor Kemenag Garut.
Ia menyebutkan, untuk sekarang insentif sendiri terbagi menjadi dua, ada untuk guru-guru non ASN, ada juga untuk non Guru seperti staff Tata Usaha (TU) di tiap sekolah madrasah.
Surya menjelaskan, untuk prosesnya sekarang pengajuan dari guru-guru sudah disetujui oleh Kemenag Garut, sudah dilanjutkan ke Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi, dan tinggal menunggu keputusan dari pusat.
“Kami setujui langsung, pengajuan ke kami, sudah setuju sama kami, baru ke Kanwil, sudah ke Kanwil, langsung ke pusat dan penentuan itu di pusat, soalnya tidak ada anggaran dari kami,” jelasnya.
Surya menegaskan, bahwa penetapan untuk penambahan insentif itu kewenangan dari Kemenag RI. “Terus untuk penetapan itu bukan dari kami, itu kewenangan pusat berdasarkan kriteria-kriteria itu,” tegasnya.
Menurutnya, untuk jumlah Guru dibawah Kemenag yang non ASN itu sekitar 7 hingga 8 ribuan, serta yang sudah diajukan penambahan insentif sekitar 3 ribu guru.
Baca Juga:PAD Situ Bagendit Hanya Tembus 50 Persen, Pemkab Garut Berencana Alihkan Pengelolaan ke Pihak KetigaBPBD Garut Petakan Risiko Longsor di Banjarwangi, Penguatan Tebing Jadi Rencana Penanganan
“Kalau dihitung-hitung kan kurang lebih lumayan banyak, ya sekarang itu kan insentif kemarin yang pengajuan ada 3 ribuan guru,” katanya.
