GARUT – Kekosongan jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, masih menjadi persoalan yang perlu segera dituntaskan.
Sejumlah posisi strategis, mulai dari jabatan eselon I hingga eselon III, dilaporkan masih belum terisi secara definitif. Seperti halnya, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, bahkan hingga Kepala Bidang.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengatakan untuk pengisian jabatan kosong akan secepatnya diisi, dikarenakan Pertimbangan Teknis (Pertek) nya sudah turun.
Baca Juga:Dua Orang Jadi Korban, Getaran Alat Berat Picu Tembok Ambruk di Jalan Garut – BayongbongDua Warga Terdampak Rumah Ambruk di Cibiuk, Pemkab Garut Siapkan Bantuan Material
“Minggu ini semoga ya, kalau paling telat juga Minggu depan, karena Pertimbangan Teknis (Pertek) nya sudah turun, tinggal dieksekusi saja,” ujarnya.
Namun, pihaknya masih mencari waktu yang pas untuk dilakukan pengisian, dikarenakan pihaknya masih banyak kegiatan lain.
“Cuma cari waktu kan, minggu ini lagi banyak kegiatan ya dan semoga saja semuanya lancar,” katanya.
Menurutnya, untuk kekosongan beberapa jabatan strategis hingga sekarang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT).
“Ya kan mau diisi, kan dalam minggu ini diisi sama kita, dan PLT itu juga akan diisi, tapi misalnya minggu ini kita isi,” ucapnya.
Faktor banyaknya kekosongan jabatan, kata Syakur, banyak yang masa jabatannya sudah berakhir atau pensiun, namun pengisian jabatan harus mengikuti prosedur, terutama persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kita juga mengingatkan bahwa pengisian orang itu ada prosedurnya, dan salah satunya adalah persetujuan teknis dari BKN, itu yang kadang-kadang agak lama ya, kita bayangkan BKN juga ngurus se Indonesia kan,” lanjutnya.
Baca Juga:Honor Guru Non-ASN Madrasah Garut Masih Dibawah Rp500 Ribu, Kemenag Usulkan Tambahan Insentif ke PusatPAD Situ Bagendit Rendah, Komisi III DPRD Garut Soroti Buruknya Pelayanan, Kebersihan, dan Minimnya Wahana
Syakur menambahkan, BKN maupun BKD pun sangat berhati-hati ketika melakukan rotasi mutasi jabatan, dan Pemkab Garut pernah tidak teliti ketika melakukan rotasi-mutasi.
“Faktanya pernah kita tidak terlalu teliti sehingga ada orang yang tidak memenuhi syarat itu diajukan, ya ternyata langsung kepotong ketahuan,” tutupnya. (*)
