GARUT – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut meminta pemerintah daerah meninjau kembali kebijakan perubahan jam masuk sekolah yang dinilai berpotensi mengganggu aktivitas keagamaan siswa, khususnya kebiasaan mengaji setelah salat Subuh.
Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Umum MUI Kabupaten Garut, Mohamad Yusup Sapari.
Ia mengatakan, pihaknya telah menyampaikan keberatan secara resmi melalui surat kepada Bupati Garut agar kebijakan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dapat dikaji kembali.
Baca Juga:Khawatir Pengaruh Narkoba dan Fenomena LGBT Meluas, MUI Garut Gandeng BNN dan Polres Lakukan PencegahanDinkes Garut Kesulitan Telusuri Penyebab Wisatawan Luar Daerah Alami Muntah dan Diare Usai Berlibur
Menurut Yusup, perubahan jam masuk sekolah menjadi lebih pagi membuat anak-anak memiliki waktu yang semakin terbatas untuk mengikuti kegiatan mengaji setelah salat Subuh.
“Karena anak kan biasanya masuk jam 7.00 atau 7.30, biasa bisa ngaji dulu begitu. Sudah salat Subuh, ternyata sekarang kan tidak begitu,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan memperhatikan aspek manfaat dan mudaratnya, termasuk dampaknya terhadap pendidikan agama anak-anak.
“Jadi supaya dikaji kembali. Ya, jadi mudarat manfaatnya begitu. Jadi supaya anak-anak juga sesudah Subuh bisa ikut ngaji dulu,” imbuhnya.
Selain persoalan jam masuk, Yusup juga menyoroti penerapan sistem sekolah sehari penuh atau full day school yang membuat kegiatan belajar berlangsung hingga sekitar pukul 15.00 WIB.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menyulitkan siswa yang selama ini mengikuti pendidikan agama di luar sekolah, terutama pada waktu setelah kegiatan belajar mengajar selesai.
Meski begitu, ia menjelaskan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten Garut dalam urusan pendidikan berbeda dengan kewenangan pemerintah provinsi.
Baca Juga:Dulu Dihantui Premanisme dan Pungli, Pantai Santolo Kini Jadi Penyumbang PAD Garut Tertinggi Tembus 168 PersenHadapi Musim Hujan, PUPR Garut Petakan Titik Rawan Longsor dan 8 Alat Berat Disiagakan
Untuk jenjang SMA dan SMK, kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Garut memiliki kewenangan terhadap pendidikan tingkat SD dan SMP.
“Kalau SMA SMK kan bukan kewenangan Pemda Garut. Itu kewenangan Pemda Provinsi. Jadi kalau Pemda Garut terutama SD dan SMP,” jelasnya.
Yusup juga menyebutkan bahwa pelaksanaan instruksi terkait jam masuk sekolah di tingkat SD dan SMP belum sepenuhnya seragam.
Menurut pengamatannya, masih banyak sekolah yang memulai kegiatan belajar pada pukul 07.30 WIB.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak sepenuhnya diterapkan secara seragam di seluruh sekolah SD dan SMP di Garut.
