RADARGARUT– Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam aliansi Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Aksi ini digelar untuk memperingati dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Para demonstran membawa lima tuntutan utama yang menyoroti persoalan ekonomi, kebebasan berpendapat, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta kerusakan lingkungan yang dinilai semakin parah.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Yatalathof Imawan, tegas menyatakan bahwa momentum dua tahun kepemimpinan ini bukan lagi saat yang tepat untuk sekadar meminta evaluasi.
Baca Juga:Jalur Pendakian Gunung Cikuray via Tapak Gerot Masih Ditutup, Pemkab Garut Imbau Pendaki Patuhi AturanGunung Anak Krakatau Erupsi 3 Kali dalam Sehari, Masyarakat Dilarang Dekati Kawah Aktif Radius 5 Km
“Kami aksi tapi bukan untuk minta evaluasi. Dua tahun pemerintahan yang gagal untuk apa dievaluasi? Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan,” ujar Athof.
Ia menambahkan bahwa kedaulatan rakyat telah direbut oleh penguasa, yang terlihat dari berbagai ironi dan penindasan di sejumlah daerah.
“Jadi, kita bergerak atas dasar ingin rakyat berdaulat juga,” sambungnya.
Lima tuntutan yang dibawa para mahasiswa dalam aksi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir sebagai bencana nasional.
Mereka menuntut pemerintah menjamin dan memulihkan kesehatan warga yang terdampak, sekaligus mengadili serta mencabut izin korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas krisis lingkungan ini. Isu karhutla menjadi sorotan utama karena dampak kabut asap dan kerusakan ekosistem yang dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.
Kedua, memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi sekaligus mengembalikan kepercayaan pasar. Para demonstran menilai kondisi perekonomian saat ini belum memberikan kepastian dan kesejahteraan yang memadai bagi rakyat.
Ketiga, menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat. Mereka mengkritik praktik-praktik yang dinilai mengekang ruang ekspresi masyarakat, termasuk mahasiswa.
Baca Juga:Persib Bandung Ungguli Persik Kediri Dengan Skor Tipis 1-0Api Lahap Rumah Panggung di Perbatasan Garut Tasikmalaya, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta Rupiah
Keempat, memberantas maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tuntutan ini menjadi salah satu yang paling keras disuarakan, seiring kekhawatiran akan lemahnya penegakan hukum terhadap pejabat dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik KKN.
Kelima, menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang dinilai mahal, serta memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.