Untuk itu, Disperindag ESDM melibatkan sejumlah perangkat daerah dan lembaga terkait, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), hingga Dinas Perhubungan (Dishub).
“Ini kami lagi merumuskan, makanya kami hari ini mengundang dari BPBD, dari Dinsos, dari Baznas, kemudian dari PUPR, dari LH, serta Dishub,” katanya.
Ridwan menegaskan, penanganan dampak kebakaran Pasar Andir tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah kabupaten. Mengingat banyaknya pedagang yang terdampak, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai tingkatan pemerintahan.
Baca Juga:Dampak Blue Fire, Kunjungan Wisata Gunung Papandayan Masih Dibatasi hingga Pos 4 dan 5Garut Siapkan 30 Ribu Hektare untuk Program Bioetanol, Jagung dan Singkong Jadi Komoditas Utama
Pihaknya pun telah melaporkan peristiwa tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, dengan harapan adanya dukungan dalam proses pemulihan pascakebakaran.
“Termasuk juga kami sudah melaporkan ke pihak Pemprov Jabar melalui Dinas Indag Jabar. Ini perlu ada penanganan ataupun penanggulangan secara terintegrasi pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi,” terangnya.
Tidak hanya itu, Disperindag ESDM Garut juga berencana menyampaikan laporan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk membuka peluang dukungan pemerintah pusat dalam penanganan dampak kebakaran maupun rencana revitalisasi Pasar Andir.
“Bahkan kami juga akan melaporkan ke Kementerian Perdagangan terkait dengan kejadian ini, untuk bisa secara kolaborasi ada upaya penanggulangan pasca kebakaran,” pungkasnya. (*)