Menurutnya, persoalan tersebut tidak seharusnya berhenti pada urusan pendataan administratif.
Sebab, bagi warga dalam kondisi seperti Emak Nonok, tidak tercatatnya nama dalam sistem dapat berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan hidup, akses layanan kesehatan, perlindungan sosial, hingga kebutuhan tempat tinggal yang layak.
Terlebih, rumah yang selama ini menjadi satu-satunya tempat berlindung kini telah musnah akibat kebakaran.
Karena itu, Yudha mendorong Pemerintah Kabupaten Garut segera mengambil langkah konkret untuk membantu pembangunan kembali rumah Emak Nonok.
Baca Juga:Rp51 Miliar Digelontorkan, PUPR Garut Sebut Perbaikan Jalan Kabupaten dan Desa Capai 40 PersenKekeringan di Garut Terus Meningkat, Distan Catat 555 Hektare Lahan Pertanian Terdampak
Ia meminta pemerintah daerah mengoptimalkan kolaborasi pendanaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Dorongan tersebut disampaikan mengingat alokasi anggaran bahan bangunan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut sebesar Rp500 juta disebut telah lama terserap.
Menurut Yudha, keterbatasan anggaran pemerintah tidak seharusnya menjadi alasan untuk membiarkan warga dalam kondisi sangat rentan menghadapi persoalan seorang diri.
Kolaborasi lintas pihak dinilai dapat menjadi salah satu solusi agar kebutuhan dasar Emak Nonok, terutama tempat tinggal yang layak, dapat segera terpenuhi.
Musibah tersebut juga menjadi pengingat pentingnya memastikan masyarakat rentan tidak terlewat dari sistem perlindungan sosial.
Pendataan, menurut Yudha, harus benar-benar mampu menjangkau warga yang membutuhkan sehingga program perlindungan sosial tidak berhenti hanya pada aspek administratif.
“Negara harus hadir dan memberikan solusi untuk Emak Nonok,” tegas Yudha. (fer)