GARUT – Relokasi pedagang kaki lima (PKL) dari kawasan pengkolan ke Jalan Pasar Baru Garut justru menimbulkan keluhan baru. Para pedagang mengaku omzet menurun drastis sejak kebijakan relokasi yang dilakukan pada masa Penjabat (Pj) Bupati Garut tersebut.
Maman Rohman, sesepuh pedagang Pasar Baru, mengungkapkan kondisi pasar kini sepi pembeli, banyak kios rusak dan akses jalan sempit sehingga pembeli enggan berbelanja.
“Ya keluhan dari para pedagang yang sering dikeluhan pertama mungkin masalah situasi jualan sekarang ya lagi musim pada sepi, kedua kondisi jualannya di pasar baru sekarang sudah gak layak itulah banyak kios-kios yang tidak terpakai, akses jalan untuk pembeli sempit disini, mungkin tenda-tendanya sudah hancur, gak ada yang ngontrol sampai sekarang keadaan pasar baru,” ujarnya saat di konfirmasi di Jalan Pasar Baru, Rabu (23/7).
Baca Juga:Tabloid Nyata vs Jawa Pos, Sengketa Kepemilikan Memanas di PN SurabayaPendapatan Warga Garut Cuma Rp 26 Juta Per Tahun, Jauh di Bawah PDRB Jawa Barat
“Iya itu relokasi pemerintah itu jaman Pak PJ ya kalau gak salah, dari pengkolan direlokasi ke pasar baru sini, alasan nya supaya jalan di pengkolan itu masuk ke sini, jadi jalan pengkolan itu bersih lah, gak ada pedagang kaki lima. Setelah relokasi, pada jualan di sini pada sepi semuanya, pedagang yang dari pengkolan sudah biasa banyak orang, eh pas di relokasi ke pasar baru jadi jarang orang,” jelasnya.
Ia mengatakan omzet pedagang hanya mencapai Rp 50 ribu per hari, bahkan sering tidak laku sama sekali. Hanya pada momen tertentu seperti menjelang tahun ajaran baru atau bulan Ramadan, pembeli mulai ramai.
“Kalau ramai itu pas mau masuk sekolah, hari liburan, kalau pas bulan Ramadan itu banyak lah orang, tapi gak seramai yang di depan,” ucapnya.
Maman pun berharap, pasar baru ini agar bisa ditertibkan lagi oleh Pemerintah Kabupaten supaya geliat ekonomi kembali berputar.
“Harapannya untuk kami yang di pasar baru, harapannya ini bisa ditertibkan kembali, jongko-jongko yang tidak dipakai mungkin itu jadi permasalahan, itu bisa dirapihkan kembali. Minta dari pemerintah tolong diperhatikan, ini banyak tempat-tempat yang kumuh,” katanya.
Senada, Ai Trisnawati, pedagang lain, menyebut kebijakan relokasi justru menurunkan pendapatan hingga 70 persen. Ia menyayangkan tidak adanya evaluasi dan pemantauan dari Pemkab Garut setelah relokasi dilakukan.