Puluhan Elemen Masyarakat Gelar Mimbar Bebas di DPRD Garut, Soroti 100 Hari Kerja Bupati

GARUT- Sebanyak 42 elemen masyarakat menggelar aksi Mimbar Bebas di halaman Gedung DPRD Kabupaten Garut, Selasa (10/6), pukul 09.00 WIB. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi publik terhadap evaluasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Garut.

Koordinator aksi, Dera Hermana, menjelaskan bahwa Mimbar Bebas ini diisi dengan berbagai bentuk ekspresi seperti orasi, seni teatrikal, pembacaan puisi, hingga penampilan musik dari Komunitas Pengamen Jalanan (KPJ).

“Acara Mimbar Bebas ini Alhamdulillah diikuti oleh 42 elemen masyarakat dan bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat terkait mungkin 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Yang disampaikan dengan ada orasi, ada seni teatrika, dan puisi, lantunan lagu-lagu juga nanti dari KPJ juga dihadirkan,” ujarnya saat diwawancarai oleh awak media, Selasa (10/6).

Baca Juga:Disnakertrans Targetkan 3.226 Warga Garut Bekerja di Luar Negeri, Jepang Jadi Tujuan UtamaEnam Pegawai Lapas Garut Naik Pangkat, Kalapas Tekankan Peningkatan Kinerja dan Kapasitas Diri

Dera memaparkan bahwa terdapat 16 poin aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut. Poin-poin tersebut antara lain:

1. Gagalnya reformasi birokrasi.
2. Langkanya pupuk untuk petani,
3. Tingginya angka asusila di Kabupaten Garut di tengah tagline santri
4. Tidak adanya perhatian terhadap lingkungan karena masih ada galian pasir ilegal.
5. Potret kemiskinan tidak menurun karena masih banyak masyarakat yang berada di garis kemiskinan, bawah garis kemiskinan apalagi kemiskinan ekstrim itu belum tuntas penyelesaiannya.
6. Sulitnya akses lapangan pekerjaan.
7. Jalan ruksak di mana-mana bukti Garut tidak hebat.
8. Kurangnya keberpihakan kepada UMKM yang ditandai dengan maraknya pengusiran PKL.
9. Rendahnya kepekaan terhadap badut-badut atau pengamen badut-badut, manusia silver, pengamen jalanan, anak-anak yang menjadi pengemis di Lampu Merah dan seputaran kota Garut
10. Pasar Ciawitali yang masih kumuh serta pasar-pasar tradisional lainnya.
11. Proses penempatan timses pada jabatan-jabatan strategis.
12. Monopoli proyek-proyek di SKPD yang diberikan kepada patronase politik.
13. Belum optimalnya layanan masyarakat terutama di layanan kesehatan.
14. Kurangnya optimalisasi dalam proses perizinan yang tidak memenuhi syarat.
15. Tidak adanya pengawasan terkait dana bantuan sosial dan dana stimulus program pemberdayaan sosial.
16. Lemahnya dalam penegakan perda

Selain itu, massa juga menyoroti sejumlah visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Garut, termasuk janji bantuan hidup Rp2 juta per KK, modal usaha untuk UMKM sebesar Rp1–50 juta, dan penyediaan 100 ribu lapangan kerja baru.