RADAR GARUT – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan alasan di balik kebijakan larangan program study tour, wisuda kelulusan, dan acara lain yang menjadi kedok untuk mengeruk uang dari orang tua siswa. Keputusan ini diambil untuk melindungi masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, dari tekanan ekonomi yang semakin berat.
Membangun Ketahanan Ekonomi Masyarakat
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk membangun daya tahan ekonomi masyarakat Jawa Barat, khususnya kelas menengah ke bawah. Menurutnya, pelarangan study tour adalah langkah strategis agar masyarakat tidak terjebak dalam utang, terutama dari lembaga keuangan informal seperti bank emok atau bank keliling.
” Saya punya kerangka-kerangka pijakan untuk membangun ketahanan ekonomi. masyarakat Jawa Barat terutama kelas menengah ke bawah. Larangan saya study tour sesungguhnya saya lagi membangun daya tahan ekonomi agar rakyat menengah ke bawah tidak pinjam bank emok,” ujar Dedi mulyadi seperti dikutip dari kanal youtube @LEMBUR PAKUAN CHANNEL.
Baca Juga:Arus Kendaraan Arah Garut Selatan Ramai Lancar, Puncak Kemacetan Diprediksi dalam Dua Hari ke DepanDedi Mulyadi Sebut Jawa Barat Hari Ini Krisis Pohon, Banjir Jadi Dampaknya
Beban Biaya yang Memberatkan Orang Tua
Dedi menyoroti bahwa banyak orang tua terpaksa memaksakan diri untuk mengikuti berbagai acara kelulusan, seperti wisuda, biaya foto kenangan, dan study tour. Tak jarang, demi membiayai kegiatan tersebut, mereka harus meminjam uang dari lembaga keuangan dengan bunga tinggi. Situasi ini semakin diperburuk dengan bertepatan pada bulan Ramadan dan menjelang hari raya, ketika pengeluaran keluarga sudah meningkat secara alami.
Bayangkan saja, di sekolah itu, untuk membayar foto kenangan siswa saja, terkadang dibebani biaya mulai dari 300 ribu hingga 500 ribu rupiah. Hal ini tentu sangat membebani siswa dan orang tua.
Subsidi Pemerintah Tidak Ada Artinya Jika Beban Sekolah Tetap Tinggi
Menurut Dedi, kebijakan subsidi pemerintah seperti dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) seharusnya meringankan beban masyarakat. Namun, jika sekolah masih membebani siswa dengan biaya tambahan dari berbagai acara seremonial, maka manfaat dari subsidi tersebut menjadi tidak berarti.
“Nah itu saya melihat subsidi pemerintah gak ada arti kalau begini, kenapa? beban ekonomi publik tinggi,” ujarnya.
Dengan adanya kebijakan ini, Dedi berharap masyarakat bisa lebih fokus pada kebutuhan utama pendidikan tanpa harus terbebani biaya tambahan yang tidak esensial. Kebijakan ini pun mendapat dukungan dari banyak pihak yang melihatnya sebagai langkah progresif dalam melindungi ekonomi masyarakat dari pengeluaran yang tidak perlu.***