lanjut dia, jika keseluruhan pembiayaan administrasi tidak menggunakan pembiayaan tersebut, maka langkah akhir menggunakan Program kerjasama Sinergitas ini.
“Jadi memakai, memanfaatkan anggaran-anggaran yang sifatnya include pusat dulu. Nah, terus nanti kalau itu sudah nggak ada yang nanggung, baru kita cari pembiayaan Sinerginya itu,” jelasnya.
Ia menyampaikan, target realisasi program tersebut kemungkinan November 2026 sekarang akan dimulai secara bertahap bersama Dinkes Provinsi Jabar, namun anggarannya belum masuk.
Baca Juga:MUI Garut Gencarkan Edukasi ke Sekolah, Soroti Fenomena LGBT dan Peredaran TramadolDamkar Garut Ingatkan Potensi Kebakaran di TPA Pasir Bajing, Gas Metana Jadi Ancaman
“Dan setelah itu kita running tapi yang jelas anggarannya belum masuk, masuknya di parsial perubahan,” katanya.
Namun, Dinkes Garut sudah melakukan koordinasi dengan ketiga rumah sakit yang akan bekerjasama, dikarenakan banyak masyarakat yang sudah mempertanyakan akan program tersebut.
Dr.Tri menekankan, bahwa setiap pembiayaan administrasi harus menggunakan yang ada dulu, tidak langsung memakai pembiayaan melalui program ini.
“Justru itu dulu pembiayaan dari yang ada dulu, dari pusat dulu. Kalau misalnya, desil 1-5 bisa lapad ruhama ya pakai lapad ruhama dulu gitu, pakai anggaran Kabupaten/kota dulu,” ucapnya.
Tak hanya itu, kata dia, Pemprov Jabar pun akan menanggung pembiayaan yang diluar Provinsi Jabar, dikarenakan banyak orang Jawa Barat yang sakit diluar Jabar.
“Iya, dan rencananya juga provinsi itu mau membayar yang di luar provinsi, karena orang Jawa Barat ternyata yang sakit kan bukan di Jawa Barat saja, sampai ke Jakarta sampai ke sini, terus tanggung jawab kan siapa, faktanya kan emang kayak gitu,” lanjutnya.
Ia menambahkan, program ini atas dasar keinginan Pemprov Jabar untuk menangani seluruh warga Jabar menggunakan berbagai jenis pembayaran.
Baca Juga:Baznas RI Wawancarai 10 Calon Pimpinan Baznas Garut, Lima Nama Akan Direkomendasikan ke BupatiBupati Garut Siapkan Bonus Rp50 Juta untuk Peraih Medali Emas di Ajang Porprov Jabar 2026
“Jadi pengennya pemerintah Provinsi Jawa Barat mah orang Jabar itu bisa ditangani semua dengan berbagai jenis pembayaran,” tutupnya. (*)