RADARGARUT– Di tengah kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, Iran seharusnya menjadi mitra strategis ideal bagi Indonesia dalam pengembangan kilang minyak dan ketahanan energi nasional.
Namun, hingga kini kerja sama yang diharapkan banyak pihak itu belum terwujud. Jawabannya tak jauh dari pusaran konflik geopolitik Timur Tengah yang semakin memanas sejak pertengahan 2025.
Iran dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan hidrokarbon terbesar di dunia. Kekayaan ini memungkinkan mereka menjual bahan bakar minyak (BBM) dengan harga sangat murah, hanya sekitar Rp450 hingga Rp500 per liter per Maret 2026.
Baca Juga:Indonesia Resmi Dapat Pasokan BBM dan LPG Pengganti dari Timur TengahGarut Siap Jadi Tuan Rumah Bergengsi: Kejurda Voli U-18 Jabar 2026
Angka tersebut jauh di bawah harga Pertalite subsidi di Indonesia yang mencapai Rp10.000 per liter. Potensi impor dan pengolahan minyak dari Iran semestinya bisa menjadi solusi untuk menekan biaya energi domestik, meningkatkan kapasitas kilang, serta memperkuat ketahanan energi Indonesia yang masih bergantung pada impor.
Sejarah kerja sama kedua negara sebenarnya sudah panjang. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Mahmoud Ahmadinejad tahun 2007, Iran melalui National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) pernah mengajukan proyek ambisius dengan tujuan membangun kilang pengolahan berkapasitas 300.000 barel per hari dengan nilai investasi mencapai 6 miliar dolar AS.
Proyek serupa sempat dibahas lagi sekitar tahun 2014. Sayangnya, meski Iran berulang kali menawarkan proposal hilirisasi yang menguntungkan, pemerintah Indonesia dinilai kurang memberikan tindak lanjut serius.
Faktor internal seperti prioritas kebijakan energi, regulasi, dan pertimbangan risiko menjadi salah satu penghambat di masa lalu.
Namun, penyebab utama yang kini paling dominan adalah eskalasi konflik bersenjata antara Iran dengan koalisi Amerika Serikat dan Israel. Konflik ini meledak drastis sejak Juni 2025, dipicu serangan udara Israel terhadap fasilitas nuklir Iran, yang dibalas Teheran dengan aksi militer terbuka.
Keterlibatan AS yang memasok persenjataan berat, termasuk bom penghancur bunker, semakin memperkeruh situasi. Hingga memasuki 2026, ketegangan berlanjut dengan ancaman pengerahan pasukan darat dan gelombang sanksi global yang semakin berat.
Akibatnya, Iran saat ini lebih fokus pada survival dan pertahanan nasional daripada mengejar investasi luar negeri di sektor energi. Fasilitas produksi dan infrastruktur mereka berada di bawah ancaman, sementara sanksi internasional menyulitkan transaksi keuangan dan logistik.