GARUT – Isu pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Garut, Mira Lestari Fitriani menilai bahwa saat ini masih terdapat sejumlah persoalan mendasar di sektor pendidikan yang harus segera dibenahi, terutama terkait infrastruktur sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, serta akses bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Mira mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak sekolah di wilayah Garut selatan, utara, dan daerah terpencil yang kondisi sarana dan prasarananya belum layak. Mulai dari ruang kelas rusak, keterbatasan toilet, hingga minimnya fasilitas pendukung pembelajaran.
“Pendidikan ini fondasi utama pembangunan daerah. Tapi fakta di lapangan, masih ada sekolah yang atapnya bocor, ruang kelasnya tidak layak, bahkan kekurangan meja dan kursi. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar Mira saat ditemui di Garut.
Baca Juga:Layvin Kurzawa Resmi Merapat ke Persib? Federico Barba Dipastikan Tetap Bertahan!Beasiswa LPDP 2026 Resmi Dibuka, Peluang Kuliah Gratis hingga Luar Negeri
Selain infrastruktur, ia juga menyoroti ketimpangan distribusi guru. Menurutnya, masih terjadi penumpukan tenaga pendidik di wilayah perkotaan, sementara sekolah-sekolah di pelosok justru kekurangan guru, terutama untuk mata pelajaran tertentu.
“Kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kualitas dan pemerataan guru. Jangan sampai ada sekolah yang siswanya harus bergantian belajar karena kekurangan guru,” katanya.
Mira juga menyinggung pentingnya optimalisasi program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan daerah lainnya. Ia menilai masih ada siswa yang seharusnya menerima bantuan, namun belum terdata secara maksimal.
“Masih sering kita temui anak-anak dari keluarga tidak mampu yang hampir putus sekolah karena persoalan biaya. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar tidak ada anak Garut yang kehilangan hak pendidikannya,” tegasnya.
Sebagai anggota DPRD, Mira menegaskan pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah agar anggaran pendidikan benar-benar difokuskan pada kebutuhan prioritas, bukan hanya pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan sekolah dan peserta didik.
“Kami di DPRD akan terus mengawal kebijakan dan anggaran pendidikan, agar pembangunan pendidikan di Garut tidak hanya berjalan, tetapi juga adil, merata, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)