Menurutnya, seharusnya ada mekanisme dan persetujuan sebelum kebijakan tersebut diterapkan, dan hal ini akan ditelurusi lebih dalam oleh DPRD.
“Karena MBG ini yang saya tahu itu diputuskan dulu menunya, hari ini apa, besok apa, dan itu mungkin ada persetujuan tertentu. Nah ini yang akan kita gali, yang akan kita cari informasi persetujuan siapa nih ketika hari ini misalkan ayam goreng, besok ikan. Nah ini persetujuan seperti apa, kajiannya seperti apa, mungkin kan mereka punya kajian masing-masing,” katanya.
Untuk memastikan program MBG sesuai tujuan awal, Aris mendorong Pemkab Garut agar membuka kanal aduan resmi masyarakat, mengingat program MBG melibatkan ribuan penerima.
Baca Juga:UMKM Garut Berpeluang Besar Masuk Program MBG, PT Mandala 525 Jadi Penjamin MutuEco Office Jadi Pilar Garut Green Correction, Lapas Garut Perkuat Inisiatif Hijau Pemasyarakatan
“Ya sebaiknya sih pelaporan itu ya kembali dikeluhkan ke MBG masing-masing. Saya sudah menyarankan kepada Pak Sekda, buka lah bagaimana bentuknya itu pengaduan masyarakat dan ke siapa ketika menemukan hal seperti itu,” tambahnya.
Kendati demikian, Aris menambahkan bahwa MBG merupakan program jangka panjang pemerintah pusat yang harus dikawal secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Jumlahnya ribuan ya, tidak mungkin saya awasi satu per satu. Ke depan saya harapkan pemerintah daerah membuka penampung keluhan agar program ini bisa terus diperbaiki. Ini program jangka panjang dan harus kita kawal bersama,” tutupnya. (Rizka)