Data Kemiskinan Belum Akurat, Pemkab Garut Kebut Verifikasi DTSEN Jelang 2026

Sekertaris Daerah kabupaten Garut, Nurdin Yana
Sekertaris Daerah kabupaten Garut, Nurdin Yana
0 Komentar

GARUT – Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, mengungkapkan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Garut masih belum tepat sasaran.

Menurutnya, Pemkab Garut bersama Dinas Sosial terus berupaya memverifikasi dan memastikan data DTSEN yang diterima dari pemerintah pusat itu sudah tepat sasaran.

“Sehingga setelah dilakukan verifikasi dengan berbagai metode yang dilakukan dinas terkait sebut saja dinsos, pada akhirnya didapat jumlah teman-teman yang menjadi DTSEN,” ujarnya.

Baca Juga:Alfira Anandika Bawa Nama Garut ke ASG Brunei, Akhiri Lomba di Posisi Enam13 Kilometer Jalan Margawati Rusak Berat, Pemkab Garut Baru Perbaiki 4 Km

Nurdin juga mengatakan, bahwa yang termasuk kedalam desil 1 hingga 5, harus menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

“Khususnya di desil 1, desil 2 sampai dengan 5. Nah itu yang mesti mendapatkan prioritas untuk mendapatkan bantuan sosial dengan berbagai pendekatan sosialnya, berbagai jenisnya, itu yang kita tetapkan,” katanya.

Terkait program bantuan sosial, kata Nurdin ini seirama dengan janji politik Syakur-Putri yang akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp2 juta per Kepala Keluarga (KK).

Artinya, untuk sekarang yang masuk ke kategori desil 1 harus mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, sehingga penetapan tersebut akan dialokasikan ditahun 2026 mendatang.

“Artinya tidak boleh ada sekarang yang terkategori desil satu tidak mendapatkan bantuan apapun, baik itu PKH, PBI, semua minimal harus ada, sehingga penetapan kalau beliau ingin memberikan bantuan kepada keluarga yang belum mendapat itu adalah kita alokasikan di tahun 2026 yang akan datang,” jelasnya.

Maka dari itu, pihaknya bersama Bupati Garut sudah mengintruksikan ke Dinas Sosial agar secepatnya melakukan verifikasi data, karena fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang perlu dibantu.

“Ya itulah yang menjadi poin kita, sehingga saya minta kemarin Pak Bupati sudah mengintruksikan kepada dinas teknis, khususnya dinas sosial agar mereka melakukan verifikasi, nah terkait ini juga upaya kita terus berjalan karena apa? kenyataan lapangan bahwa masih banyak ternyata masyarakat kita yang perlu dibantu, khususnya juga PBI,” sambungnya.

Baca Juga:442 Kopdes Merah Putih Resmi Berdiri di Seluruh Desa Garut, Kendalanya Lahan yang Tidak StrategisRefleksi Akhir Tahun: Duka Indonesia atas Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera

Nurdin menambahkan, bahwa sebelumnya sebanyak 201 ribu warga Garut sudah kehilangan akses untuk mendapatkan bantuan PBI BPJS dari pemerintah pusat.

“Kita kan hilang 201 ribu orang, nah itu yang kita kejar lagi, alhamdulillah kemarin sudah mendapatkan sekitar 40 ribu, sehingga sisa ini harus dicover oleh kita,” tambanya.

0 Komentar