GARUT – Wakil Bupati Garut Putri Karlina juga membenarkan perihal temuan kasus, warga miskin tidak menerima bansos pemerintah dikarenakan kesalahan data desil di DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional).
Sebelumnya kasus seperti ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Garut Yudha Puja Turnawan yang menemukan beberapa warga miskin, dengan kondisi lansia, rumah nyaris ambruk, namun tidak pernah menerima bansos dari pemerintah pusat.
Hal yang sama juga dikeluhkan oleh Kepala Desa Padaasih, KEcamatan Pasirwangi, Erik, yang menyebut data DTSEN tidak akurat, karena ada beberapa warga miskin justru masuk di desil 6, sehingga tak menerima bansos.
Baca Juga:Ironi! Pupuk Bersubsidi Baru Terserap 50%, Banyak Warga Garut Mengeluhkan Kuota Kartu TaniLapas Kelas IIA Garut Tekan Overkapasitas hingga 0% Naikkan Martabat Pembinaan: Praktik Baik Pemasyarakatan
Wabup Garut, Putri Karlina mengatakan, sebetulnya masalah data desil ini masih dalam tahap pengajuan. Ia membenarkan adanya temuan kasus seperti itu di lapangan.
“Sebetulnya gini, kalau pendataan desil, kita based on pengajuan. maksudnya gini, kalau misalnya ada beberapa kasus saya sudah menemukan juga, dia dianggap harusnya menerima bantuan, tapi ternyata enggak. kita coba telusuri,” ujarnya (10/11).
“Jadi kita menyelesaikan based on keluhan dulu, ada beberapa yang sudah kita temukan juga, tiba-tiba kemarin juga ada yang PBI (penerima bantuan iuran) tapi desil 6, itu harus dikoreksi,” sambung Putri Karlina.
Putri menduga, kemungkinan kesalahan ini juga karena ada unsur kelalaian dalam pendataan di lapangan.
“Jadi memang itu agak sulit juga tapi kita upayakan terkait dengan koordinasi di bawah. Kadang-kadang ya namanya manusia kerja apakah surveinya dilakukan apakah betul-betul survei ke lapangan ataukah cuman pendataan saja. Itu juga kita selalu push ke dinsos untuk perbaiki data. Harapannya sih sekarang validasi data lebih baik,” ujarnya.
Selain itu, Putri juga menyebut, sekarang ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Garut tengah gencar terjun ke lapangan untuk mendata apakah ada warga yang sudah meninggal tapi masih menerima bansos. Ini juga menjadi salah satu fokus perbaikan data.
“Disingkronisasi sama data dukcapil, kan dukcapil sekarang lagi banyak terjun ke lapangan juga termasuk juga kita lagi konsen data kematian jangan sampai banyak bantuan sosial diterima oleh orang yang sudah meninggal. Jadi kita lagi mengupayakan bagaimana orang mau melaporkan tentang kematian. karena ada yang enggak mau secara sengaja ada juga yang tidak tahu cara melaporkan,” ujarnya. (feri)