GARUT – Pada tahun 2026 mendatang, seluruh daerah di Indonesia akan mengalami pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, termasuk Kabupaten Garut.
Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan adanya pemotongan tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN), sebagai bentuk rasionalisasi dan efisiensi dari anggaran yang ada.
Meski begitu, kabar baiknya Wakil Bupati Garut, Putri Karlina menyampaikan bahwa ia bersama Bupati akan mengupayakan tidak akan memotong tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di Garut. Hanya saja, kinerja ASN itu dituntut harus maksimal.
Baca Juga:Desa Cintaasih Samarang Alokasikan Dana Desa Rp60 Juta untuk SID di Kantor DesaJelang Laga Perdana Melawan Perses Sumedang, Persigar Percaya Diri Bisa Raih Poin Penuh
“Kami upayakan, hak-hak pegawai itu tetap terbayarkan, tapi kami tuntut kinerja ASN supaya maksimal,” ujar Putri Karlina, (28/10).
Menurutnya, dengan tidak memotong gaji ataupun menghambat pemasukan mereka, ia berharap dapar bekerja secara maksimal.
“Jadi dengan kami memudahkan mereka dengan tidak memotong gaji atau menghambat pemasukan mereka, kami berharap kinerja yang maksimal. Untuk saat ini, Pak Bupati tidak ada bahasan ke situ (memotong tukin ASN), tapi Pak Bupati memantau kinerja ASN, kalau bagus ya pasti kami juga seneng memberikan kompensasi bagi mereka,” sambungnya.
Hanya saja, kata dia, tentunya ada pos lain yang akan mengalami efisiensi dengan adanya pengurangan TKD dari pemerintah pusat ini. Diantaranya kegiatan-kegiatan yang tidak tidak perlu atau kegiatan yang tidak berdampak terhadap masyarakat, kemudian efisiensi di mamin (makan minum) yang tidak perlu.
“Paling pos itu, kayak belanja-belanja mamin yang kayak gitu. Kan sekarang mamin kami juga lebih sangat-sangat efektif dan efisien. (Kemudian efisiensi ) Lebih ke seremonial yang gak perlu, dalam artian kegiatan itu harus berdampak bagi masyarakat,” katanya.
Putri juga turut memperhatikan efisiensi terkait dokumen-dokumen yang tidak jelas agar mengetahui apa pengaruhnya kepada masyarakat, termasuk prioritasnya.
“Terus misalnya (yang diefisiensi) dokumen-dokumen yang gak jelas, yang gak jelas dalam artian ini impact-nya ke masyarakat sesignifikan apa. Terus di setiap dinas prioritasnya apa. Kayak gak semua tempat pariwisata harus diperbaiki hari ini, mana yang jadi prioritas,” ucapnya.
Baca Juga:SMA di Garut Terancam Digusur Akibat Sengketa Tanah, Dadan Wadiansyah Minta Proses Belajar Tetap BerjalanKebijakan KDM Soal Bayarkan Ijazah Siswa Nunggak, Kepsek SMK 2 Pasundan Garut Sebut "Ngabuntut Bangkong"
Oleh karena itu, lanjut Putri, beberapa pekan ini Pemerintah Kabupaten Garut sedang menyeleksi kegiatan-kegiatan yang dirasa tidak berdampak luas terhadap masyarakat.