GARUT – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut mengungkapkan tantangan dalam penataan dan perawatan 34 taman dan hutan kota yang menjadi tanggung jawab DLH, di luar kawasan Alun-alun Garut. Keterbatasan anggaran dinilai menjadi kendala utama dalam menjaga keindahan dan kebersihan ruang terbuka hijau tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Jujun Juansyah Nurhakim, menjelaskan bahwa pihaknya secara rutin melakukan monitoring terhadap 34 taman dan hutan kota yang tersebar di wilayah Garut.
Terkait dengan Alun-alun, ia menyebutkan adanya perbedaan kepemilikan aset, di mana sebagian berada di bawah Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dan sebagian lagi tercatat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), seperti Alun-alun Tarogong.
Baca Juga:Gubernur Dedi Mulyadi Terbitkan Surat Edaran PendidikanPenyediaan Vaksin Rabies di Garut Hanya Tersedia di 3 Perwakilan Puskesmas
“Tapi bagi kami, tetap yang namanya keindahan, kebersihan, siapapun asetnya ya kita semaksimal mungkin melakukan pembersihan dengan beberapa SKPD,” ujarnya, Sabtu (3/5).
Jujun menambahkan bahwa DLH telah berkolaborasi dengan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam upaya menjaga kebersihan taman dan hutan kota melalui program Jumat Bersih. Kegiatan ini meliputi pembersihan sampah dan penyiangan rumput.
“Kami juga sudah berkolaborasi dengan SKPD dengan pemerintah untuk melakukan Jumat Bersih termasuk rumput juga sampah dan taman yang lainnya,” katanya.
Namun, upaya pemeliharaan yang lebih komprehensif terhambat oleh keterbatasan anggaran.
“Terkait dengan pemeliharaannya dihadapkan kepada anggaran yang tidak mencukupi, jadi kita hanya bisa melakukannya sifatnya hanya babad rumput,” ungkap Jujun.
Ia menjelaskan bahwa meskipun SKPD lain turut berkolaborasi, keterbatasan alat yang dimiliki hanya memungkinkan mereka untuk melakukan pembersihan ringan seperti menyapu. Untuk pemangkasan rumput menggunakan mesin, DLH yang melakukannya, namun tidak dapat menjangkau seluruh area secara optimal akibat keterbatasan sumber daya.
“Walaupun tadi semua tidak dapat kita lakukan untuk pemangkasan rumputnya dengan mesin sehingga memang banyak yang terlihat terbengkalai dan lagi-lagi permasalahan anggaran yang tidak cukup,” keluhnya.
Jujun juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya respons dari pihak swasta, BUMN, dan BUMD yang sebelumnya diharapkan dapat berpartisipasi dalam pemeliharaan taman dan hutan kota. Sementara itu, kontribusi SKPD lain dalam pemeliharaan rumput dan sampah juga bersifat insidental.