JAKARTA – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen untuk menyeimbangkan aspek ekonomi dan ekologi dalam upaya pengendalian banjir. Sebagai langkah konkret, Pemprov Jabar akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengendalian alih fungsi lahan guna memperkuat kebijakan di sektor ini.
Pergub tersebut akan menjadi landasan hukum utama dalam mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali di Jawa Barat.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah dan Pengendalian Banjir di Jakarta dan Jawa Barat yang digelar di Gedung Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Baca Juga:Jalan Lembur Kulon Dibuka H-7 LebaranKawasan Pengkolan Garut Tidak Seramai Menjelang Lebaran Tahun Lalu
“Selama ini kita selalu berbicara kuratif bagaimana menangani kejadian banjir, padahal yang jauh lebih murah itu adalah bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi banjir, tapi faktanya tidak mudah,” kata Herman.
Menurutnya, bencana hidrometeorologi, khususnya banjir, tidak hanya menjadi tantangan bagi wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek), tetapi juga berdampak pada Cekungan Bandung serta berbagai kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan, serta koordinasi yang digawangi oleh Sekda Herman Suryatman, sinergi lintas kementerian dan lembaga semakin diintensifkan. Langkah ini bertujuan untuk menghadirkan solusi mitigasi bencana yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
“Pak Gubernur tanpa jeda memastikan penanganan banjir dan pengendalian tata ruang, berkoordinasi lintas kementerian/lembaga dan antar kepala daerah agar bahu-membahu mengantisipasi terjadinya bencana di kemudian hari,” tuturnya.
“Tapi faktanya hampir semua pembangunan yang dilakukan kurang memperhatikan lingkungan sekitar. Padahal di satu sisi kita memacu pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain ekologi harus diperhatikan, sehingga kita harus pandai-pandai di lapangan,” tambahnya.
Herman juga menyebut, Pemdaprov Jabar siap bersama Pemerintah Pusat lewat kementerian/kembaga terkait pengendalian banjir.
“Kami pun telah merencanakan normalisasi beberapa sungai, termasuk di kawasan Bekasi sampai Bogor,” ujarnya.
Baca Juga:Sekda Jabar Buka Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029Sa'alam Ramadan ke-24: Ajang Apresiasi Seni Teater dan Sastra di Garut
“Kemudian pembangunan tanggul, tentu kami harapkan bisa didukung Kementerian PU,” tandas Herman.