Kontribusi PAD Garut Masih di Bawah 12% APBD
RADAR GARUT – Potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut di bawah kepemimpinan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin terus digenjot melalui strategi peningkatan local taxing power (LTP).
Local Taxing Power (LTP) merupakan konsep keterkaitan antara kinerja fiskal daerah dengan tingkat produktivitas ekonomi di suatu daerah.
Konsep tersebut menjadi salah satu dari empat pilar utama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Baca Juga:Pemkab Garut Buka Gelar Pangan Murah di Kecamatan SucinarajaJadwal Sekolah Selama Ramadan di Garut, Siswa Tetap Belajar di Sekolah 18 Hari
Upaya tersebut ditegaskan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, dalam Pertemuan Terbatas Pembahasan Strategi Peningkatan Local Taxing Power yang berlangsung secara virtual di Gedung Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Garut, Kecamatan Garut Kota, Rabu (12/5/2025).
Syakur mengapresiasi fasilitasi yang diberikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam upaya meningkatkan PAD Garut, khususnya melalui optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta aset daerah. Ia menegaskan bahwa Pemkab Garut berkomitmen mendukung program ini guna mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerah.
“Ini menjadi salah satu komitmen kami ingin meningkatkan potensi optimalisasi sumber-sumber daya yang bisa kita manfaatkan, apalagi kita semua tahu bahwa ada efesiensi yang menarik kami untuk selalu bekerja keras,” ujar Syakur.
Hal senada diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, Didit Fajar Putradi. Menurutnya Pemkab Garut menyambut baik bantuan teknis dari World Bank yang difasilitasi oleh Bappenas.
Program tersebut menjadi bagian dari forum Ngobrol Pintar Ngaronjatkeun Pendapatan Asli Daerah (Ngorejat) yang telah beberapa kali digelar oleh Bappeda dan Bappenas.
Kondisi saat ini, kontribusi PAD Garut masih di bawah 12% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). maka dari itu, studi yang akan dilakukan oleh World Bank diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari sektor PBB-P2.
Indonesia mengusulkan dua daerah untuk mendapatkan bantuan studi dari World Bank, yakni Kota Bandung dan Kabupaten Garut. Menurut Didit, nantinya, hasil studi ini dapat menjadi best practice untuk pengelolaan PAD, tidak hanya bagi Garut, tetapi juga daerah lainnya di Indonesia.