Rizaludin juga menjelaskan bahwa terdapat mekanisme yang dapat ditempuh apabila proses penetapan pimpinan baru belum selesai hingga berakhirnya masa jabatan, di antaranya melalui sistem Pelaksana Tugas (Plt) maupun perpanjangan masa jabatan.
Untuk hal tersebut, Baznas RI akan melakukan komunikasi dengan kepala daerah guna membahas langkah yang sesuai dengan ketentuan.
Mengenai kewenangan kepala daerah dalam proses penetapan lima calon pimpinan, Rizaludin menegaskan bahwa seluruh tahapan harus berjalan berdasarkan regulasi yang berlaku.
Baca Juga:Dinsos Garut Bantah Potong Bantuan DBHCHT, Marlinda Singgung Adanya Dugaan OknumHadapi Musim Hujan, BTT Garut Tersisa Rp3,5 Miliar untuk Penanganan Bencana Hingga Akhir Tahun
Baznas RI memiliki kewenangan memberikan rekomendasi lima nama, sedangkan penetapan melalui surat keputusan (SK) dan pelantikan pimpinan Baznas Kabupaten Garut menjadi kewenangan kepala daerah.
“Ya, sesuai dengan regulasinya, kami memberikan rekomendasi. Nanti yang meng-SK-kan dan melantiknya itu adalah kepala daerah,” pungkasnya. (Ale)