RADARGARUT– Jelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hasil survei terbaru Arawicaksa Institute memberikan sinyal peringatan.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinet hanya mencapai 50,1 persen. Dari angka tersebut, hanya 3,3 persen responden yang menyatakan sangat puas.
Sebaliknya, sebanyak 44,8 persen warga mengaku tidak puas, termasuk 6,1 persen yang merasa sangat tidak puas. Sisanya, 5,1 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Baca Juga:Asap Tebal Masih Mengancam, Petugas Gabungan Dikerahkan Guna Padamkan Sisa Kebakaran TPA Pasir BajingKorsleting Listrik Picu Kebakaran Dapur di Banyuresmi
Peneliti senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, menekankan bahwa angka ini mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi pemerintahan saat ini.
“Hanya separuh warga yang merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, di tengah banyaknya pekerjaan rumah yang harus diatasi,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.
Menurut Rudi, rendahnya tingkat kepuasan ini bukanlah sesuatu yang aneh dalam sejarah politik Indonesia. Ia membandingkan dengan masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama.
Saat itu, tingkat kepuasan publik juga sempat turun di bawah 50 persen setelah kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, seiring membaiknya perekonomian dan pembangunan infrastruktur yang masif, angka kepuasan Jokowi kemudian naik dan stabil di kisaran 60–70 persen.
Berbeda lagi dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang fluktuatif—tinggi di awal pemerintahan, lalu menurun menjelang akhir masa jabatan kedua.Jika ditelisik lebih detail, selisih antara kelompok yang puas dan tidak puas hanya 5 persen.
Sementara antara yang cukup puas (46,8 persen) dan kurang puas (38,7 persen) hanya terpaut 8 persen. Angka-angka tipis ini menunjukkan bahwa ruang untuk perbaikan masih terbuka lebar, sekaligus menandakan tekanan publik yang cukup kuat.
Dua isu utama yang paling mengganjal masyarakat adalah stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan penyediaan lapangan kerja. Sebanyak 38 persen responden menempatkan pengendalian harga pangan sebagai prioritas mendesak.
Baca Juga:Harga Emas Antam Hari Ini 13 Oktober 2026: Stagnan di Level Tinggi, Simak Rincian LengkapnyaBus Persib U18 Diserang di Rest Area Batang, I.League Kecam Keras dan Desak Usut Tuntas
Harga beras dan sejumlah komoditas pangan lainnya yang terus naik sepanjang tahun belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan.
“Naiknya harga bahan pokok termasuk beras sepanjang tahun, serta lonjakan sejumlah komoditas pangan lainnya, belum terlihat tanda-tanda perbaikan penanganannya,” jelas Rudi.