- Hilangnya penerimaan negara
- Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, dan bea keluar tidak tertagih karena nilai transaksi yang dilaporkan lebih rendah.
- Bocornya devisa negara
- Selisih pembayaran yang tidak tercatat menyebabkan devisa hasil ekspor yang masuk ke Indonesia jauh lebih kecil dari seharusnya. Modal nasional mengalir keluar tanpa pengawasan.
- Masuknya dana ilegal
Praktik ini sering menjadi pintu masuk bagi uang hasil korupsi, narkoba, atau kegiatan terlarang lainnya melalui mekanisme pencucian uang.
Persaingan usaha tidak sehat
Pelaku usaha jujur yang membayar pajak sesuai aturan akan kalah bersaing dengan oknum yang bisa menawarkan harga lebih murah berkat manipulasi invoice.
Lama-kelamaan, hal ini dapat mendorong efek domino di mana semua pihak terpaksa ikut curang demi bertahan.
Baca Juga:Toyota Avanza 2026 Resmi Meluncur: MPV Keluarga yang Kini Lebih MewahCurug Jagapati: Surga Air Terjun Bertingkat Tersembunyi di Garut Selatan yang Wajib Dikunjungi
Mengapa Ini Penting bagi Indonesia?
Indonesia sebagai negara dengan perekonomian besar di Asia Tenggara memiliki volume perdagangan internasional yang sangat tinggi. Komoditas unggulan seperti nikel, sawit, batubara, dan produk manufaktur menjadi sasaran empuk praktik ini.
Jika dibiarkan, kebocoran ini akan menggerus kemampuan negara dalam membiayai program-program strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan transisi energi.
Gibran menekankan bahwa menjaga kedaulatan keuangan adalah bagian tak terpisahkan dari upaya membangun Indonesia yang lebih adil dan berdaulat.
Pemerintah perlu memperkuat pengawasan bea cukai, meningkatkan kerja sama internasional pertukaran data perdagangan, serta memanfaatkan teknologi digital seperti sistem single window dan artificial intelligence untuk mendeteksi anomali invoice secara real-time. (*)