Dampak bagi Masyarakat dan Persiapan yang Diperlukan
Bagi pemilik kendaraan pribadi roda empat, batas 50 liter per hari berarti harus lebih bijak mengatur penggunaan kendaraan.
Jika kebutuhan harian melebihi kuota tersebut, kelebihannya harus dibeli dengan harga nonsubsidi yang jauh lebih mahal. Hal ini diharapkan mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi umum, kendaraan listrik, atau lebih hemat dalam berkendara.
Pemerintah daerah dan SPBU diinstruksikan untuk memperketat pengawasan dengan sistem digital melalui aplikasi MyPertamina. Warga diimbau segera mendaftarkan kendaraannya jika belum terdaftar agar tidak mengalami kendala saat mengisi bahan bakar.
Baca Juga:Indonesia Resmi Dapat Pasokan BBM dan LPG Pengganti dari Timur TengahGarut Siap Jadi Tuan Rumah Bergengsi: Kejurda Voli U-18 Jabar 2026
Beberapa pihak menyambut positif kebijakan ini karena dianggap dapat menghemat anggaran negara dan mengurangi beban APBN dari subsidi yang bocor.
Namun, tidak sedikit juga yang khawatir akan antrean panjang di SPBU atau kesulitan bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi, seperti pekerja lapangan atau pelaku usaha kecil.
Pemkab Garut dan pemerintah pusat berharap dengan adanya pembatasan ini, distribusi BBM subsidi menjadi lebih transparan dan adil. Sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat memahami aturan baru ini dan tidak terjadi keresahan di lapangan.
Bagi warga Garut dan sekitarnya, disarankan untuk segera mengecek plat nomor kendaraan di aplikasi MyPertamina dan memantau informasi resmi dari Pemkab Garut serta BPH Migas.
Kebijakan ini kemungkinan akan dievaluasi setelah beberapa bulan penerapan untuk melihat efektivitasnya.
Dengan diberlakukannya aturan ini, era “isi BBM subsidi sesuka hati” resmi berakhir. Masyarakat diajak lebih disiplin dan bijak dalam menggunakan energi bersubsidi demi keberlanjutan subsidi di masa mendatang.(*)