GARUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menyatakan kesiapannya untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) sebagai bagian dari upaya penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM), mengikuti arahan pemerintah pusat.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan, bahwa pihaknya akan patuh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, untuk pelaksanaan teknis di lapangan masih akan dibahas lebih lanjut.
“Kita akan ikuti kebijakan dari pemerintah pusat, cuman teknisnya kita akan rapatkan karena kemungkinan mulainya itu Jumat depan, jadi kita punya waktu beberapa hari,” ujar Syakur, Senin, 6 April 2026.
Baca Juga:Hujan Deras Picu 5 Bencana di Garut Kota, Banyak Fasilitas Serta Puluhan Jiwa TerdampakKaget! Warga Garut Terima Tagihan Iuran BPJS untuk Istri yang Sudah Wafat 10 Tahun Lalu
Ia menegaskan, pembahasan teknis diperlukan agar kebijakan WFH dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa mengganggu pelayanan publik.
Pihaknya juga akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tetap sejalan dengan prinsip kepatuhan terhadap kebijakan pusat.
Selain penerapan WFH, Ia mengungkapkan, bahwa upaya penghematan BBM juga mulai dilakukan melalui pengurangan penggunaan kendaraan operasional.
“Hari ini saja, saya yang biasanya dua mobil, sekarang jadi satu mobil, Itu sudah ada pengurangan,” ungkapnya.
Kedepanya, Pemkab Garut berencana melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan perjalanan dinas.
Evaluasi tersebut akan membandingkan kondisi saat ini dengan sebelumnya untuk melihat dampak nyata dari kebijakan penghematan BBM.
“Nanti kita minta evaluasi dinas terkait dengan perjalanan dinas yang ada sekarang dan juga mungkin kita bandingkan dengan sebelumnya. Memang belum kelihatan, tapi secara umum pasti akan ada efisiensi,” katanya.
Baca Juga:PMII Garut: Janji Kampanye Tak Sejalan RealisasiPengurus PIJAG Dampingi dan Santuni Janda Miskin
Syakur menambahkan, pemerintah pusat menargetkan penghematan hingga 20 persen dari total penggunaan BBM.
Target tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk pengurangan perjalanan dinas dan penerapan kebijakan WFH.
“Kalau pemerintah berharap sampai 20 persen dari keseluruhan, misalnya adanya penghematan dari perjalanan dinas termasuk dari kebijakan WFH ini,” pungkasnya. (Ale)