GARUT – Wacana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) sebagai langkah penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Garut, Nurdin Yana, menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti kebijakan tersebut apabila memang diterapkan oleh pemerintah pusat.
“Insyaallah kalau pun itu harus ada, ya kita mau tidak mau harus mengikuti,” ujar Nurdin Yana.
Baca Juga:Akibat Kebocoran Gas LPG Sebuah Rumah di Pameungpeuk Garut Terbakar Api, 2 Orang Mengalami LukaApel Perdana di Rutan Garut Usai Idulfitri, Karutan Tekankan Disiplin dan Integritas Pegawai
Ia mencontohkan kebijakan serupa yang sebelumnya diwacanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari upaya penghematan BBM.
“Seperti bagaiamana kemarin pak gubernur DKI Jakarta yang akan melakukan itu. Meskipun maaf kalau satu hari kita WFH itu akan berdampak pada UMKM yang lain,” ucapnya.
Nurdin menyoroti adanya potensi dampak ekonomi yang perlu dipertimbangkan secara matang, khususnya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, kebijakan WFH dapat mengurangi aktivitas konsumsi harian, terutama di sektor makanan yang bergantung pada kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di setiap kantor.
“Misalanya ada UMKM yang konsentrasi di makanan-makanan, misalnya yang di depan, itu akan berpengaruh. Jelas kalau segmenya adalah PNS, maka pendapatan mereka akan berkurang,” katanya.
Di sisi lain, ia juga menyinggung isu kenaikan harga gas yang sempat dibahas bersama sejumlah pihak.
Nurdin mengaku telah mengimbau agar rencana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) ditunda demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Baca Juga:Grafik Harga Emas Antam Batangan per 30 Maret 2026: Naik atau Turun?Disdamkar Catat Puluhan Insiden di Garut Saat Libur Lebaran 2026, Evakuasi Tawon Paling Sering
“Kalau untuk harga gas, kemarin kita sempat kumpul dengan teman-teman, kita sampaikan juga ke teman-teman untuk minta tolong pahami kebutuhan masyarakat. Meskipun jujur mereka juga ada yang meminta kenaikan HET, tapi kan tolong saya pikir momentumnya belum tepat,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi masyarakat saat ini cukup sensitif terhadap segala bentuk kenaikan harga. Sebelumnya sempat terjadi polemik terkait layanan PDAM yang menuai perhatian publik.
“Kemarin saja PDAM seperti yang rekan-rekan ketahui sudah ramai bukan kepalang, apalagi kalau ada kenaikan BBM atau ini, tidak bisa dibayangkan,” pungkasnya. (Ale)