RADARGARUT– Menjelang musim liburan, Pemerintah Kabupaten Garut memperketat pengawasan di berbagai destinasi wisata unggulan.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kabupaten Garut, Beni Yoga Gunasantika, mengeluarkan imbauan tegas kepada para wisatawan agar lebih waspada terhadap praktik pungutan liar yang kerap meresahkan pengunjung.
Dalam pernyataan resminya, Beni menegaskan bahwa kenyamanan wisatawan adalah prioritas utama untuk menjaga citra pariwisata Garut di mata nasional maupun internasional. Oleh karena itu, ia meminta wisatawan untuk memastikan bahwa setiap pembayaran tiket masuk dilakukan melalui mekanisme yang sah.
Baca Juga:Jutaan Wajib Pajak Sudah Lapor SPT, Aktivasi Coretax Tembus 16,9 Juta AkunJamin Hak Rakyat, Bupati Garut Instruksikan Pengawasan Ketat Distribusi BBM dan Elpiji Agar Tepat Sasaran
Sinergi Lintas Sektoral
Langkah preventif ini tidak dilakukan sendirian oleh Disparbud. Beni menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi erat dengan berbagai elemen terkait guna menciptakan ekosistem wisata yang aman dan transparan.
“Kami bersama seluruh elemen terkait, baik itu TNI-Polri, unsur kewilayahan, pengelola objek wisata, hingga masyarakat sekitar, menghimbau para wisatawan untuk selalu memastikan pembayaran tiket masuk sesuai dengan tarif yang berlaku,” ujarnya.
Sinergi ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba mengambil keuntungan pribadi melalui jalur masuk tidak resmi atau tarif yang digelembungkan.
Kehadiran personel TNI dan Polri di titik-titik rawan diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus menjadi detensi bagi pelaku pungli.
Pentingnya Menggunakan Pos Tiket Resmi
Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah penggunaan Pos Tiket Resmi. Seringkali, wisatawan tergiur dengan tawaran “jalur cepat” atau harga murah dari oknum di pinggir jalan yang nyatanya tidak memiliki legalitas.
Menggunakan pos resmi bukan hanya soal ketaatan aturan, tetapi juga berkaitan dengan:
- Asuransi Keselamatan: Tiket resmi biasanya sudah mencakup premi asuransi bagi pengunjung.
- Kontribusi PAD: Retribusi yang dibayarkan akan masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pemeliharaan fasilitas wisata.
- Kepastian Harga: Menghindari perdebatan tarif yang tidak transparan di lokasi wisata.
Ajakan Partisipasi Aktif Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Garut menyadari bahwa pengawasan tidak bisa dilakukan 24 jam di seluruh titik tanpa bantuan masyarakat dan wisatawan itu sendiri. Oleh karena itu, Beni mendorong adanya partisipasi aktif dalam melaporkan segala bentuk kejanggalan di lapangan.