GARUT – Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) mendorong Pemerintah Kabupaten Garut untuk menerapkan sistem kartu barcode dalam pendistribusian gas LPG 3 kilogram. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penyaluran gas bersubsidi lebih tepat sasaran dan terkontrol.
Ketua WGAB, Budi Juanda, menjelaskan bahwa sistem distribusi tertutup berbasis barcode bisa membantu pemerintah dalam mengukur kebutuhan riil masyarakat terhadap LPG subsidi.
“Kalau menggunakan barcode artinya pemerintah bisa mengukur kebutuhan. Kebutuhan per bulan atau ya istilahnya per bulan itu bisa dihitung, bisa menghitung kebutuhannya dari jumlah pengguna,” ujarnya.
Baca Juga:Libur Lebaran 1447 H, Kunjungan Wisata Garut Melejit hingga 30 PersenArus Balik Mudik, Warga Garut Mulai Tinggalkan Kampung Halaman
Menurutnya, penerapan sistem kartu barcode juga akan berdampak pada stabilitas harga di tingkat pengecer. Dengan adanya kontrol yang lebih ketat, harga gas bersubsidi bisa dijaga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Ya artinya tidak akan terjadi kekurangan dan yang maha penting ada penyeragaman harga. Jadi bagi siapapun warung yang menjual harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu harusnya kena sanksi,” terangnya.
Selain itu, Budi mempertanyakan belum diterapkannya program kartu barcode yang sebelumnya pernah diwacanakan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Ia mendorong agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dengan berkoordinasi bersama pihak Pertamina.
Ia menegaskan, penerapan sistem barcode juga dapat mencegah penyaluran LPG subsidi kepada pihak yang tidak berhak.
“Artinya melalui, melalui pangkalan atau melalui agen, jangan diberikan lagi gas tersebut untuk dijual,” tegasnya.
WGAB berharap, dengan adanya kebijakan ini, distribusi gas LPG 3 kilogram di Kabupaten Garut dapat berjalan lebih efektif, merata, serta tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya.(Feri)