Diduga Tak Sesuai Perencanaan, DPRD Garut Dorong Audit Proyek Jalan Semangen

Rizka/Radar Garut
DPRD Garut Dorong Audit Proyek Jalan Semangen
0 Komentar

GARUT – Anggota DPRD Garut dari Komisi II, Dadan Wandiansyah, menanggapi terkait audiensi lanjutan dari BEM IPI Garut dan masyarakat wanaraja peduli lingkungan terkait dampak bencana banjir yang di alami oleh masyarakat Desa Wanajaya, akibat dari proyek rekontruksi Jalan Semangen yang dikerjakan oleh salah satu perusahan.

Menurut Dadan, permasalahan ini sudah berlangsung dari sejak awal tahun 2025, dan komisi II sudah pernah meninjau langsung ke lapangan, serta sudah memberikan rekomendasi ke dinas terkait, seperti ke PUPR, LH, Perkim.

“Karena dalam penanganan banjir di Desa Wanajaya itu tidak bisa ditangani oleh salah satu SKPD, kalau terkait ada yang memang masuk ke PUPR, ada yang masuk ke LH dari sektor hulunya, dan kemudian ada penanganan yang masuk ke Disperkim terkait penataan lingkungan yang ada di permukimannya. Jadi ini tidak bisa ditangani oleh satu pihak,” ujarnya saat dikonfirmasi diruangan Komisi II DPRD Garut.

Baca Juga:50 KK Terdampak Banjir Akibat Proyek Jalan Semangen, BEM IPI Desak Pemkab Garut Gunakan Dana BTTBUMDes di Garut Ini Catat Omzet Rp4,3 Miliar, PADes Tembus Rp503 Juta

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 juga telah dilaksanakan upaya pembangunan saluran irigasi, dengan nilai hampir Rp300 juta lebih. Namun, masyarakat Desa Wanajaya menilai ada ketidaksesuaian, antara perencanaan dan pelaksanaan.

“Namun demikian, di dalam pelaksanaan itu dianggap oleh masyarakat itu tidak sesuai dengan perencanaan. Hal ini yang pada saat ini perlu dikonfirmasi kepada dinas-dinas yang berkompeten, karena itu kan pekerjaan ini dilakukan oleh ruang lingkup PUPR. Maka kita itu mempertanyakan bagaimana perencanaannya, kemudian siapa yang melaksanakannya,” jelasnya.

Sehingga, Komisi II mendorong ke dinas teknis yaitu PUPR untuk menangani ketika terjadi peningkatan kapasitas air agar tidak terjadi banjir, sudah diserahkan dan diintruksikan ke Kabid Bina Marga di PUPR Garut untuk segera ditangani.

“Barusan dari Komisi 2 menginstruksikan Kepada kepala bidang PUPR yang hadir bawasannya untuk segera membuat minimal set plan nya dulu nih. Nah kalau misalnya sudah ada set plannya itu mohon untuk dilanjuti,” ungkapnya.

Ia menyampaikan, jika bencana banjir ini sudah memenuhi unsur kriteria daripada status bencana, maka akan diajukan mengalokasikan bantuan dari BTT.

“Nah kalau misalnya tidak memenuhi unsur tadi ya ini bisa dimasukkan di program prioritas, apakah diperubahan atau dimurni lagi nanti, tapi itu harus menjadi prioritas pembangunan sekarang, karena selain membangun kita juga mengatasi bencana banjirnya,” katanya.

0 Komentar