Ia meminta agar meningkatkan sosialisasi ke tiap kelompok tani terkait proses pendaftaran KTP, serta pengawasan harus ditingkatkan dan segera selidiki terkait harga penjualan diatas HET.
“Saya kira sosialisasi itu kan ke tiap kelompok tani ya mungkin kurang ya sosialisasinya, apa yang punya KTP-nya kurang gercep masyarakatnya, ditambah lagi mungkin UPT ini lama memasukkannya. Pihak PI juga harus memahami mana PUD itu yang melakukan pelanggaran yang menjual diatas HET, tim pengawasan dari PI harus diselidiki, kasihan para petani itu,” katanya.
Menurutnya, stok pupuk di Garut seperti PMK, Phonska dan UREA masih tergolong aman. Namun, sebagai komisi II ia berharap agar para petani dalam distribusi pupuk tidak dipersulit terutama bagian administrasi.
Baca Juga:Jelang Libur Lebaran 2026, Disparbud Garut Matangkan Destinasi Wisata UnggulanSekda Garut Sebut ASN Boleh Mudik Idul Fitri, Tapi Dilarang Pakai Mobil Dinas
“Harapan saya, apalagi saya di Komisi 2 ya, dengan mitra kerja dengan dinas pertanian tolonglah para petani untuk mendapatkan pupuk dipermudah,” tutupnya. (Rizka)