BUMDes Garut Harapkan Implementasi Nyata Arahan BGN di Dapur MBG

Feri/Radar Garut
hasil panen ikan lele BUMDes Bangkit Mekarsari mendukung program ketahanan pangan
0 Komentar

GARUT – Kalangan pengurus BUMDes di Kabupaten Garut, mengapresiasi penegasan dari Badan Gizi Nasional (BGN) kaitan pemberdayaan BUMDes dalam rantai pasok bahan pokok dari dapur MBG (makan bergizi gratis).

Dimana sebelumnya BGN menyampaikan bahwa program MBG dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Salah satu kebijakan utama dalam program ini adalah kewajiban penyerapan produk UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat dalam rantai pasok MBG.

Baca Juga:Curah Hujan Masih Tinggi, PI Sebut Ada Anomali dalam Serapan Pupuk SubsidiPolres Garut Bedah Rumah Lansia Tak Layak Huni di Karangpawitan

Penegasan BGN ini mendapatkan apresiasi dari banyak pengurus BUMDes. Salah satunya datang dari Ketua BUMDes Bangkit Mekarsari, Desa Mekarsari, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut.

“Pernyataan BGN ini sebetulnya merupakan penegasan dari cita-cita presiden Prabowo dan jajaran Menterinya, bahwa ekonomi masyarakat di desa itu harus tumbuh. Salah satunya melalui keikutsertaan BUMDes dalam program MBG,” ujar Naryana, Ketua BUMDes Bangkit Mekarsari.

Kaitan hal ini, Naryana berharap, penegasan dari BGN ini dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat dapur MBG.

“Mestinya SPPG tiap dapur MBG ini langsung menterjemahkan penegasan ini dengan melakukan kerjasama-kerjasama secara jemput bola. Misalnya mengundang, berdialog dengan para BUMDes dan UMKM kaitan sejauh mana kesanggupan dalam rantai pasok tadi. Utamakan setidaknya BUMDes atau UMKM di radius terdekat dulu. Beberapa BUMDes mungkin bisa dilibatkan dalam tiap dapur MBG,” harapnya.

Naryana pun memandang bahwa apabila kerjasama dilakukan dengan BUMDes, maka secara kesiapan dana terbilang aman.

Karena pada tahun 2025, seluruh BUMDes yang ada di Indonesia sudah dibekali penyertaan modal minimal 20% dari dana desa, yang memang khusus untuk mendukung ketahanan pangan.

“Jika kita rata-ratakan tiap desa mempunyai 1 miliar dana desa di tahun 2025, maka modal yang dipegang tiap BUMDes itu minimalnya 200 jutaan. Ini sangat memadai untuk bisa ikut dalam bisnis rantai pasok MBG,” katanya.

Baca Juga:Polres Garut Pastikan 10,5 Ton Jagung Petani Sukawening Terserap Maksimal oleh BulogBelum Ada Perubahan Signifikan di Garut, Sekjen Laskar Prabowo 08 Berikan Tanggapan

Di samping itu, ketika bekerjasama dengan lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah, Naryana memandang kerjasamanya akan jauh lebih aman dan terkontrol dengan baik, karena sama-sama diawasi.

0 Komentar