GARUT – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahab Sihabudin mendorong optimasi penerimaan dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB).
Potensi peningkatan sektor pajak bisa digenjot dengan Pengalihan Pelat Kendaraan ke Jawa Barat khususnya melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
“Tidak sedikit warga yang ada masih gunakan kendaraan berpelat luar Jawa Barat, termasuk Garut. Kami berharap masyarakat bisa mengalihkan pelat kendaraannya yang masih di luar untuk masuk ke Jawa Barat, hal ini bisa berdampak pada meningkatnya pendapatan pajak daerah, termasuk untuk Garut,” kata Legislator Dapil Garut tersebut.
Baca Juga:Kakanwil Ditjenpas Jabar Kunjungi Rutan Garut, Tinjau Layanan dan Program Ketahanan PanganJadi Bahan Utama Dodol Garut, Kacang Rampong Banyak Dicari
Menurutnya, semakin banyak kendaraan warga Jabar termasuk Garut yang berpelat Jawa Barat atau Garut, maka pendapatan daerah bisa meningkat melalui pembagian hasil pajak kendaraan bermotor.
Hal ini tentu sejalan dengan kebijakan pembagian hasil pajak kendaraan bermotor, untuk besarannya 65 persen bagi kota/kabupaten sementara 35 persen untuk provinsi.
Tidak hanya Pajak kendaraan bermotor, Ahab menyebut potensi lainnya yakni dari Pajak Progresif, Pajak Air Bawah Tanah, dan Sumber Pendapatan Baru.
Sebagaimana telah diatur, pemilik kendaraan lebih dari satu unit akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Melalui regulasi ini, maka Jawa Barat maupun Kabupaten Garut bisa didorong sebagai salah satu daerah yang berkontribusi dalam pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat.
Sementara itu, pihaknya juga melihat adanya potensi penerimaan dari pajak air bawah tanah yang bisa dikenakan terhadap beberapa sektor usaha seperti hotel, pabrik sampai swalayan atau mal.
Sejauh ini, Pajak air bawah tanah masih relatif kecil sehingga kedepan akan lebih dioptimalkan untuk memberikan sumber pendapatan yang lebih
Selanjutnya, setelah mengoptimalkan pendapatan dari berbagai retur, maka Pemprov Jabar juga mendorong Peningkatan Anggaran Pembangunan di berbagai daerah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat, termasuk Garut.
Baca Juga:Ketaatan Terhadap Hukum Harus Tercermin dalam Segala Aspek Kehidupan, Termasuk Pembangunan di JabarRelawan Longsor Pasirlangu Disiapkan Vaksin Tetanus, Dinkes Jabar Kerahkan Tim Medis dan RS Rujukan
Untuk itu, Ahab berharap berbagai program strategis untuk kemaslahatan bersama bisa didukung oleh masyarakat, melalui regulasi yang telah ditetapkan, termasuk Peraturan Daerah. (*)